PBB Kutuk Kebrutalan Aparat Myanmar

NEW YORK - Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Rabu (10/3), mengutuk kebrutalan aparat Myanmar terhadap para pengunjuk rasa. PBB mendesak militer untuk menahan diri. Namun, para negara anggota Dewan Keamanan tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk menyebut pengalihan pemerintahan Myanmar oleh militer sebagai kudeta.

Dewan juga gagal mengeluarkan ancaman lebih lanjut terhadap junta Myanmar karena Tiongkok dan Rusia menentang. Dua negara ini perlu dikucilkan karena selalu membela kekerasan. Apalagi jelas-jelas kudeta militer, tetap dibela.

Sejak pemimpin terpilih Myanmar Aung San Suu Kyi dikudeta pada 1 Februari, sudah lebih dari 60 pengunjuk rasa tewas. Sementara itu, 2.000 orang ditahan. Demikian kata kelompok pembela Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik.

Pada Rabu, tembakan gas air mata dan peluru karet oleh pasukan keamanan membuat ratusan pengunjuk rasa antijunta terjebak hingga larut malam di dua distrik Yangon.

Beberapa pengunjuk rasa yang berhasil menghindari blokade yang dipasang oleh polisi di jalan-jalan sekitar distrik itu. Mereka menceritakan bahwa sejumlah orang ditangkap. Mereka juga bercerita bahwa beberapa orang yang ditangkap dipukuli.

Di New York, Dewan Keamanan PBB menyatakan, "mengutuk keras kekerasan terhadap para pengunjuk rasa damai, termasuk terhadap perempuan, pemuda, dan anak-anak. "Dewan menyeru militer untuk menahan diri sepenuhnya dan menekankan bahwa Dewan mengamati situasi dengan cermat."

Namun, kalimat-kalimat yang mengutuk kudeta dan mengancam kemungkinan tindakan lebih lanjut telah dihapus dari teks rancangan Inggris itu, karena ditentang oleh China, Rusia, India dan Vietnam.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres berharap pernyataan Dewan Keamanan akan mendorong militer Myanmar harus membebaskan semua tahanan dan mengembalikan ke pemerintahan sah yang telah dikudeta.