PBB: Junta Militer Sebabkan Krisis HAM Abadi di Myanmar

JENEWA - Sebuah laporan yang diterbitkan PBB pada Jumat (3/3) menuduh militer Myanmar menciptakan "krisis hak asasi manusia abadi" di negara itu dan menyerukan agar kekerasan segera diakhiri.

Sejak junta merebut kekuasaan dua tahun lalu, Myanmar terjerumus dalam kekacauan. Gerakan perlawanan melawan militer terjadi setelah penumpasan berdarah para penantang militer yang membuat negara-negara Barat kembali memberlakukan sanksi.

Laporan yang mendokumentasikan dugaan pelanggaran HAM antara 1 Februari 2022, dan 31 Januari 2023, menemukan bahwa kekerasan telah meningkat di Myanmar barat laut dan tenggara karena "serangan udara dan penembakan artileri tanpa pandang bulu, pembakaran massal desa-desa untuk menggusur warga sipil, dan penolakan akses kemanusiaan".

Taktik yang digunakan militer, kata laporan itu, dirancang untuk memutus akses kelompok bersenjata ke makanan, keuangan, intelijen, dan rekrutmen.

"Militer, yang diperkuat oleh impunitas yang terus menerus dan mutlak, secara konsisten mengabaikan kewajiban dan prinsip internasional," kata Komisaris Tinggi PBB untuk HAM, Volker Turk, dalam sebuah pernyataan.
Halaman Selanjutnya....