PBB Akan Adopsi Perjanjian Laut Lepas Senin Besok

PBB - Perjanjian internasional pertama di dunia yang akan melindungi laut lepas dijadwalkan akan diadopsi PBB pada Senin (19/6). Sebuah langkah besar untuk kesepakatan lingkungan "bersejarah" setelah pembahasan lebih dari 15 tahun.

"Ini adalah momen bersejarah," kata Minna Epps, direktur tim laut Persatuan Internasional untuk Pelestarian Alam, kepada AFP. Tapi "mengerikan karena butuh waktu lama."

Perjanjian penting itu akan membentuk kerangka hukum untuk memperluas cakupan perlindungan lingkungan ke perairan internasional, yang mencakup lebih dari 60 persen lautan dunia.

Setelah empat tahun negosiasi resmi, negara-negara anggota PBB akhirnya menyepakati teks perjanjian pada Maret lalu setelah serangkaian pembicaraan maraton terakhir.

Sejak itu, teks tersebut telah dipelajari oleh pengacara dan penerjemah PBB untuk memastikannya cocok dengan enam bahasa resmi badan tersebut.

Tapi perjalanan tidak akan berakhir pada hari Senin.Setelah PBB mengadopsi perjanjian itu, perjanjian itu perlu diratifikasi oleh setidaknya 60 negara anggota agar berlaku.

"Umat manusia mengandalkan lautan. Tapi bisakah lautan mengandalkan kita?"Sekjen PBB Antonio Guterres bertanya di Twitter baru-baru ini. Ia menyerukan lebih banyak upaya perlindungan maritim.

Para ilmuwan semakin menyadari pentingnya lautan, yang menghasilkan sebagian besar oksigen yang kita hirup, membatasi perubahan iklim dengan menyerap CO2, dan menjadi tempat tinggal bagi keanekaragaman hayati yang kaya, yang seringkali pada tingkat mikroskopis.

Tetapi dengan begitu banyak lautan di dunia yang terletak di luar zona ekonomi eksklusif masing-masing negara, dan dengan demikian yurisdiksi negara mana pun memberikan perlindungan untuk apa yang disebut "laut lepas" memerlukan kerja sama internasional.

Hasilnya adalah lautan telah lama diabaikan dalam banyak pertarungan lingkungan, karena sorotan tertuju pada wilayah pesisir.

Cagar Laut dan Studi Dampak

Kunci dalam perjanjian itu adalah kemampuan menciptakan kawasan laut yang dilindungi di perairan internasional.

Saat ini, sekitar satu persen dari laut lepas dilindungi oleh tindakan konservasi apa pun.

Itu adalah penurunan dalam ember untuk apa yang diperlukan untuk mencapai tujuan untuk menyisihkan 30 persen lautan dan daratan dunia untuk perlindungan pada tahun 2030, sebagaimana disepakati oleh pemerintah dunia dalam kesepakatan bersejarah terpisah yang dicapai di Montreal pada bulan Desember.

Tanpa ratifikasi perjanjian laut lepas, "kita tidak akan mencapai 30x30. Sesederhana itu," kata Jessica Battle, pakar kebijakan laut di World Wildlife Fund (WWF).

Traktat tersebut, yang secara resmi dikenal sebagai traktat tentang "Keanekaragaman Hayati Melampaui Yurisdiksi Nasional" atau BBNJ, juga memperkenalkan persyaratan untuk melakukan studi dampak lingkungan untuk kegiatan yang diusulkan untuk dilakukan di perairan internasional.

Kegiatan semacam itu, meski tidak tercantum dalam teks perjanjian, akan mencakup apa saja mulai dari penangkapan ikan dan transportasi laut hingga kegiatan yang lebih kontroversial, seperti penambangan laut dalam atau bahkan program geo-engineering yang ditujukan untuk melawan pemanasan global.

Perjanjian itu juga menetapkan prinsip-prinsip untuk berbagi manfaat "sumber daya genetik laut" (MGR) yang dikumpulkan oleh penelitian ilmiah di perairan internasional -- sebuah poin penting yang hampir menggagalkan negosiasi di menit-menit terakhir pada bulan Maret.

Negara-negara berkembang, yang seringkali tidak memiliki uang untuk membiayai ekspedisi semacam itu, memperjuangkan hak bagi hasil, berharap tidak ketinggalan dari apa yang dilihat banyak orang sebagai pasar masa depan yang besar dalam komersialisasi MGR, terutama oleh perusahaan farmasi dan kosmetik.