Patut Waspada, DPR Ingatkan Pemerintah soal Potensi Resesi Global Bayangi APBN 2023

Dave menjelaskan pelaksanaan APBN 2023 harus kembali ke konfigurasi normal tanpa adanya fasilitas seperti pelebaran defisit di atas 3 persen maupun burden sharing antara otoritas fiskal dan moneter.

"Kali ini APBN tidak lagi dibekali dengan sederet privilege yang diberikan UU 2/2020 karena UU tersebut sudah habis masa berlakunya pada 2022," ujarnya.

Meski demikian ia mengaku optimistis pemerintah akan mampu membawa Indonesia keluar dari masa-masa sulit seiring kuatnya fundamental ekonomi serta semakin mapannya iklim demokrasi, persatuan, dan gotong royong antar elemen masyarakat.

Tak hanya itu Indonesia juga memiliki posisi strategis di kancah internasional sehingga tidak hanya mampu melewati krisis namun juga pulih dengan kekuatan lebih besar.

Bahkan Presiden Joko Widodo pun berpartisipasi aktif dalam menjembatani komunikasi antara pihak yang berkonflik seperti dalam kunjungan kenegaraannya ke Ukraina dan Rusia beberapa waktu lalu.
Halaman Selanjutnya....