Partai Move Forward Umumkan Koalisi 8 Partai

BANGKOK - Partai Move Forward (MFP) pada Kamis (18/5) mengumumkan telah membentuk koalisi yang terdiri dari delapan partai politik dengan mayoritas di Majelis Rendah. Pengumuman itu disampaikan ketika oposisi dari senator yang ditunjuk, mengancam untuk menggagalkan rencana partai oposisi pemenang pemilu ini untuk membentuk pemerintahan.

Dengan terbentuknya koalisi 8 partai ini, maka MFP akan memiliki 313 dari 500 kursi di Majelis Rendah, berdasarkan hasil jajak pendapat awal.

MFP memiliki mayoritas terbesar dengan 152 kursi, sementara tujuh partai lainnya memiliki gabungan 161 kursi, dan mereka telah setuju untuk mendukung upaya pemimpin MFP, Pita Limjaroenrat, untuk jabatan perdana menteri.

"Kami yakin dapat membentuk pemerintahan," kata Pita dalam konferensi pers di Bangkok. "Koalisi saya mulai terbentuk dengan kuat. Ada momentum, ada kemajuan, dan kami juga memiliki peta jalan yang sangat jelas, mulai dari hari ini hingga saya menjadi perdana menteri," kata pria berusia 42 tahun itu.

Adapun partai-partai yang sepakat untuk berkoalisi antara lain Pheu Thai, Prachachat, Thai Sang Thai, Seri Ruam Thai, Fair, Pue Thai Rumphlang, dan Plung Sungkom Mai.

Dalam setiap kampanyenya, partai generasi muda yang progresif MFP telah berjanji untuk mengurangi pengaruh militer, membuka sektor ekonomi yang dimonopoli, dan mengubah hukumlese majeste. Kampanye itu mencetak kemenangan mengejutkan dalam pemilihan umum yang digelar Minggu (14/5) hingga MFP menurut hitung cepat memenangkan 36,23 persen suara rakyat.

Kampanye itu pun tidak hanya mengalahkan partai-partai promiliter yang pernah berkuasa, tetapi juga mengungguli Partai Pheu Thai, pemenang dua pemilu sebelumnya yang terkait dengan mantan PM Thaksin Shinawatra.

Dalam pemilu Minggu, partai United Thai Nation yang dipimpin petahana PM Prayut Chan-Ocha, 69 tahun, mantan panglima militer telah memimpin Thailand sejak melakukan kudeta militer 2014, kalah telak dengan hanya meraih 36 kursi saja.

"Lese Majeste"

Untuk bisa menjadi perdana menteri, pemenang pemilu minimal membutuhkan dukungan dari setidaknya 376 kursi Senat dan Majelis Rendah. Ini berarti bahwa meskipun koalisi Pita memimpin mayoritas Majelis Rendah, jalannya menuju jabatan perdana menteri dapat diblokir karena sistem politik yang diterapkan sebelumnya memungkinkan militer menduduki 250 kursi Senat yang ditunjuk agar dapat memilih perdana menteri di samping 500 kursi di Majelis Rendah.

Beberapa senator yang dihubungi oleh media lokal telah menyatakan keberatan untuk mendukung Pita sebagai perdana menteri dengan alasan adanya kampanye MFP untuk menghapus undang-undanglese majeste.

Para pendukung UU itu menyatakan diperlukan untuk melindungi monarki. Namun, para kritikus mengatakan UU tersebut cenderung disalahgunakan untuk tujuan politik.AFP/ST/I-1