Partai Demokrat Gabung dengan Koalisi Pheu Thai

BANGKOK - Partai politik tertua di Thailand akan bergabung dengan koalisi berkuasa yang dipimpin oleh mantan pesaingnya, Partai Pheu Thai, saat perdana menteri baru Thailand, Paetongtarn Shinawatra selesai merampungkan jajaran kabinetnya.

"Partai Demokrat akan mencalonkan pemimpinnya, Chalermchai Sri-on, dan Sekretaris Jenderal Dej-Is Khaothong sebagai menteri dalam kabinet Paetongtarn yang belum diumumkan," kata Chalermchai kepada wartawan pada Kamis (29/8) malam.

Dua puluh lima anggota parlemen Demokrat di DPR akan membantu Pheu Thai meringankan hilangnya dukungan dari 40 anggota Partai Palang Pracharath yang pro-militer yang didepak awal pekan ini dari blok penguasa.

Dengan penambahan Partai Demokrat, koalisi akan mendapat dukungan sekitar 300 anggota parlemen di majelis terpilih yang beranggotakan 500 orang.

Aliansi antara klan Shinawatra, yang menguasai Pheu Thai, dan Partai Demokrat mengakhiri persaingan politik sengit yang telah berlangsung setidaknya dua dekade.

Partai Demokrat telah lama menentang berbagai partai yang terkait dengan ayah Paetongtarn, mantan Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra, yang dituduh melakukan kronisme, populisme, dan korupsi.

Masing-masing pihak telah melihat pendukung mereka terlibat dalam protes jalanan dan terkadang bentrokan mematikan dengan pihak berwenang selama berbagai periode kekacauan di Thailand yang berakhir dengan dua kudeta militer.

Paetongtarn Shinawatra menjadi Perdana Menteri Thailand pada 16 Agustus lalu setelah Srettha Thavisin dari Pheu Thai didiskualifikasi karena pelanggaran etika oleh putusan pengadilan, setelah kurang dari setahun berkuasa.

Kandidat menteri Paetongtarn sejauh ini masih diperiksa dalam proses pembentukan pemerintahan yang diperkirakan akan berlangsung hingga pertengahan September, menurut Phumtham Wechayachai, salah satu wakil perdana menteri Srettha yang bertindak sebagai penjabat pemimpin.

Investigasi Oposisi

Sementara itu komisi antikorupsi Thailand pada Jumat (30/8) dilaporkan telah meluncurkan penyelidikan terhadap 44 anggota Partai Move Forward yang dibubarkan, 25 di antaranya adalah anggota parlemen saat ini, karena mendukung undang-undang yang berupaya mengubah undang-undang penghinaan kerajaan.

Hal ini terjadi kurang dari sebulan setelah pengadilan memerintahkan pembubaran Partai Move Forward atas janji kampanye pemilihannya untuk mengubah hukum lese majeste.

Partai Move Forward adalah pemenang pemilu 2023 yang didukung oleh pemilih perkotaan dan muda yang mendukung kebijakan antikemapanan termasuk reformasi militer dan penghapusan monopoli bisnis. Akan tetapi, pembentukan pemerintahannya dihalangi oleh para anggota parlemen yang bersekutu dengan militer royalis.ST/Bloomberg/I-1