Parpol: Amendemen UUD 45 Tidak Realistis
Sekretaris Jenderal Partai Keadilan dan Persatuan (PKP), Said Salahudin
Diakhiri
"Dalam rangka menyongsong penyelenggaraan Pemilu 2024 yang tenang dan damai, saya kira sebaiknya diakhiri saja wacana amendemen UUD 1945. Ini hanya soal isu masa jabatan presiden maupun pengaturan PPHN," katanya.
Menurutnya, wacana amendemen UUD 1945 menjelang pemilu, secara politik tidak realistis, sehingga agenda untuk mengatur ulang terkait haluan negara dan masa jabatan presiden bisa dibicarakan pasca-Pemilu 2024. Semua itu, menurut Said, bisa dibahas dan dibicarakan secara lebih tenang serta fokus pasca-Pemilu 2024.
Dia mengingatkan, semua parpol untuk mengingatkan para elitenya agar mendukung komitmen Presiden Joko Widodo yang menolak wacana tiga periode. "Parpol-parpol pendukung harus berani bersuara. Jangan lagi mengayun dalam menyampaikan sikap politik. Perlu ada ketegasan agar tidak muncul ambiguitas yang membuat rakyat bingung," kata Said Sahudin.
Menurut Said, pernyataan Jokowi yang kembali menolak wacana tiga periode dan perpanjangan masa jabatan presiden sebagaimana disampaikan juru bicara presiden pada Sabtu (11/9), semestinya sudah lebih dari cukup untuk mengakhiri diskursus amendemen.
Halaman Selanjutnya....
Redaktur : Aloysius Widiyatmaka
Komentar
()Muat lainnya