Parpol Agar Lapor Dana Kampanye

Salah satu yang menjadi perhatian penyelenggara pemilu dan pengamat adalah soal dana kampanye yang sering kurang transparan.

Jakarta - Komisi Pemilihan Umum meminta Partai Politik peserta Pemilu serentak 2019 untuk mempersiapkan dan menyerahkan laporan awal dana kampanye sebagai syarat utama agar tidak dikenai sanksi pembatalan sebagai peserta pemilu di daerah pemilihan yang bersangkutan atau dicoret dalam kepesertaan Pemilu Serentak 2019.

Komisioner Bawaslu Hasyim Asy'ari mengatakan, sesuai ketentuan Peraturan KPU Nomor 29 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 24 tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilu merupakan laporan terkait uang yang disiapkan untuk calon ketika akan kampanye yang berasal dari pasangan calon, partai politik, atau dari sumbangansumbangan perorangan maupun sumbangan korporat atau kelompok masyarakat.

Hasyim mengungkapkan, laporan awal dana kampanye itu nanti akan memuat saldo awal dan pembukaan dana kampanye dari sumber perolehannya, lalu jumlah perhitungan dan pengeluaran yang diterima itu dicatat sebelum LADK diserahkan ke KPU. Pembukuan LADK dimulai sejak pembukaan rekening dana kampanye dan ditutup sampai satu hari sebelum masa kampanye (22 September).

"Laporan awal dana kampanye harus disampaikan sebelum kampanye dimulai,"ujar Hasyim saat rapat dengar pendapat di Komisi II, Komplek Parlemen, Jakarta, Senin (3/9). Hasyim mencontohkan, jika pembukaan rekening awal dana kampanye pada tanggal 15 September, maka harus dilaporkan ke KPU maksimal tanggal 22 September atau pada saat tutup buku laporan dana kampanye itu sehingga diharapkan bakal calon anggota legislatif dapat segera melaporkan LDAK itu.

Lebih lanjut Hasyim mengingatkan parpol wajib patuh terhadap aturan sebagaimana yang termuat dalam PKPU tentang Dana Kampanye. Apalagi sesuai dengan perintah UU Pemilu, KPU berhak menunjuk lembaga akuntan publik yang bertugas mengaudit laporan awal dana kampanye sehingga ketika kampanye dimulai, akan dengan jelas terkualifikasi dana kampanye itu digunakan.

"Jadi dengan ditunjuknya lembaga akuntan publik oleh KPU berdasarkan UU diharapkan dapat membuat proses auditnya menjadi transparan," tegasnya. Hal senada disampaikan Komisioner KPU Pramono Ubaid Thantowi yang menjelaskan, dan kampanye itu bisa terkait uang, barang dan jasa. Jika terkait jasa, nantinya akan dinilai berdasarkan harga yang berlaku, sehingga akan terjadi timbang nilai sehingga akan merepotkan KPU karena menentukan harga pasar bukanlah sesuatu hal yang mudah.

Permintaan DPR

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi II dari F-PKB Nihayatul Wafiroh menegaskan, bahwa Komisi II meminta KPU untuk menambahkan satu ketentuan yang mewajibkan seluruh peserta pemilu menyerahkan 1 (satu) rangkap salinan naskah asli penyampaian laporan awal dana kampanye yang diserahkan kepada Bawaslu serta tingkatan di bawahnya.

Hal ini menindaklanjuti keluhan Bawaslu yang kesulitan mendapatkan laporan awal dana kampanye pemilu dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga pengawas. Laporan dana kampanye itu meliputi laporan awal dana kampanye, sumbangan dana kampanye, dan laporan akhir dana kampanye. Hal lain disampaikan Anggota Komisi II dari F-Partai Golkar Dadang S Muchtar menegaskan, seharusnya KPU membuat limit waktu pelaporan awal dana kampanye dan penutupan dana kampanye, sehingga bila tidak diatur maka akan terjadi variabel yang dapat berbeda. rag/AR-3