Parlemen Eropa Ratifikasi Kesepakatan Dagang

BRUSSELS - Parlemen Eropa pada Rabu (28/4) meratifikasi kesepakatan dagang pasca-Brexit antara Uni Eropa (UE) dengan Inggris. Ratifikasi ini dilaksanakan setelah hasil voting menyetujui garis besar kesepakatan dagang UE-Inggris setelah 9 bulan negosiasi yang amat pelik.

Kesepakatan ini memberikan kerangka kerja hubungan dagang baru antara Inggris dan 27 negara anggota UE, selang 5 tahun setelah warga Inggris menyetujui Brexit yang mengakhiri keanggotaan Inggris selama 47 tahun bersama UE

Berdasarkan hasil akhir voting yang dirilis pada Rabu menyatakan sebanyak 660 anggota Parlemen Eropa setuju dengan kesepakatan dagang ini, 5 anggota menentang dan 32 anggota abstain.

"Parlemen Eropa memberikan suara untuk kesepakatan paling penuh yang pernah dicapai UE dengan negara ketiga," kata Presiden Parlemen Eropa, David Sassoli. "(Kesepakatan) ini bisa membentuk fondasi bagi kami untuk membangun hubungan baru antara UE-Inggris yang berwawasan ke depan," imbuh dia seraya memperingatkan bahwa anggota parlemen akan memantau implementasi kesepakatan ini dan tidak mau menerima kemunduran apapun dari pemerintah Inggris.

Ratifikasi ini dipuji oleh Perdana Menteri Inggris, Boris Johnson, yang menyatakan bahwa langkah akhir dari perjalanan jauh yang bisa menciptakan stabilitas hubungan Inggris-UE sebagai mitra dagang penting dan sekutu dekat berdasarkan kesetaraan kedaulatan.

"Kini waktunya mengejar masa depan dan membangun Inggris yang lebih global," ucap PM Johnson.

Proses Berakhir

Dengan hasil voting ini berarti berakhir pula proses panjang Brexit yang menceraikan Inggris dengan UE. Namun momentum ini memiliki risiko terhadap masa depan perdamaian antara Inggris Raya dengan Irlandia Utara

Kerusuhan baru-baru ini di Irlandia Utara telah dipersalahkan sebagai konsekuensi dari rancangan Brexit dan London harus bisa segera mencari solusinya.

Inggris meninggalkan UE pada 30 Januari 2020, tetapi kehidupan barunya dengan Eropa baru benar-benar dimulai setelah masa transisi berakhir pada 31 Desember, saat London tidak lagi terikat oleh hukum dan aturan UE.

Sebelum ratifikasi kesepakatan dagang pasca-Brexit, secara resmi ada perjanjian perdagangan dan kerja sama sementara yang diterapkan sejak 1 Januari yang isinya memberikan tarif nol dan nol kuota untuk barang yang diperdagangkan antara UE dan Inggris. Namun perjanjian itu dinilai kurang ambisius daripada yang diharapkan banyak orang Eropa.

Inggris sendiri dengan tegas menolak harmonisasi yang lebih dalam dengan UE, dengan mengatakan bahwa Inggris harus mempertahankan dan merangkul kedaulatannya yang baru saja diraihnya.

Sedangkan volume perdagangan lintas selat sepanjang tahun ini tercatat mengalami penurunan yang amat tajam, dengan impor UE dari Inggris turun setengahnya dalam dua bulan pertama penerapan kesepakatan tersebut.AFP/I-1