Nasional Mondial Ekonomi Megapolitan Olahraga Rona The Alun-Alun Kupas Splash Wisata Perspektif Wawancara Foto Video Infografis
Regulasi Pemilu

Pansus Sepakati Lima Opsi Paket Krusial

Foto : Sumber: Pansus RUU Pemilu – Litbang KJ/and
A   A   A   Pengaturan Font

Jakarta - Panitia Khusus Rancangan Undang Undang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pansus RUU Pemilu) dalam rapat tertutup internal di Gedung Parlemen, Rabu, (12/7) menyepakati pengambilan keputusan terhadap lima isu krusial yang hingga saat ini belum selesai melalui lima opsi sistem paket.

Ketua Pansus RUU Penyelenggaraan Pemilu, Lukman Edy mengatakan lima opsi paket lima isu krusial itu untuk disampaikan dalam rapat lanjutan dengan dengan Pemerintah, Kamis (13/7). Lukman menjelaskan, lima opsi paket tersebut disusun berdasarkan lima isu krusial yang hingga saat ini belum disepakati, yakni sistem pemilu, metode konversi suara, dan alokasi kursi pada penataan daerah pemilihan.

Selain itu, menurut dia, isu ambang batas perolehan suara minimal partai politik dalam pemilihan umum untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (parliamentary threshold). Kemudian, dikemukakannya, isu ambang batas perolehan suara minimal partai politik dalam pemilihan umum untuk dapat mengajukan calon presiden dan wakil presiden (presidential threshold).

Kelima paket tersebut adalah sebagai berikut (lihat tabel) Menurut Lukman, apapun keputusan dalam rapat Pansus RUU Penyelenggaraan Pemilu DPR RI dan Pemerintah, pada Kamis (13/7), akan dibawa ke rapat paripurna pada 20 Juli, yang merupakan forum persetujuan dari RUU menjadi undang-undang. Wakil Ketua Komisi II DPR RI itu berharap, pemerintah dapat menyepakati salah satu opsi paket secara musyawarah mufakat.

Sebaiknya Musyawarah

Sementara itu Wakil Presiden M. Jusuf Kalla mengharapkan DPR mendahulukan musyawarah dalam pembahasan revisi RUU Pemilu yang masih alot di panitia khusus sebelum mengambil keputusan melalui pemungutan suara terbanyak. "Pokoknya suara terbanyak, lewat voting apa ya silahkan. Tapi, kita dahului dengan musyawarah," katanya di Kompleks Gedung DPR, Rabu. Pemerintah tetap meminta agar ambang batas pencalonan presiden adalah 20 hingga 25 persen dari kursi di parlemen, sedangkan sejumlah fraksi ingin agar diturunkan, bahkan dihapuskan. sur/Ant/AR-3

Penulis : Antara

Komentar

Komentar
()

Top