Pansus Raperda Desa Adat Minta Masukan Suku Baduy

LEBAK - Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi Banten mengunjungi masyarakat adat Suku Baduy untuk mendapatkan masukan dan saran dari semua pihak dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pemerintahan Desa Adat, di Lebak, Senin (11/10).

Anggota Pansus Raperda tentang Pemerintahan Desa Adat DPRD Banten dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Neng Siti Julaiha mengatakan pertemuan untuk mendapatkan aspirasi dari tokoh masyarakat Baduy tersebut dilakukan di rumah Kepala Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Jaro Saija.

"Kami melakukan rapat andeprok (duduk bersimpuh) di teras beralaskan tikar. Kami ingin mendengar langsung dari Jaro Saija (Kepala Desa Kanekes), sesungguhnya apa yang menguntungkan dengan adanya Perda Pemerintahan Adat Desa bagi masyarakat Suku Baduy. Pasalnya, tanpa atau dengan adanya perda adat pun, adat di Baduy sudah berjalan sejak nenek moyang, dan sampai saat ini mereka terus menjaga amanat leluhur mereka," kata Neng Siti Julaiha saat berkunjung ke masyarakat adat Baduy.

Neng mengatakan Pemerintah Provinsi Banten sedang memfinalisasi Raperda Masyarakat Desa Adat dan sedang dibahas oleh Pansus DPRD Banten. Pemprov Banten proaktif mendorong pembentukan peraturan daerah tentang pemerintah desa adat sebagai dasar dari pengakuan terhadap eksistensi hak asal-usul masyarakat desa.

"Pemprov dan DPRD Banten sedang membahas Raperda Masyarakat Desa Adat sehingga untuk membahasnya, kami perlu masukan-masukan dari semua pihak, termasuk masyarakat adat Baduy," kata anggota DPRD Banten fraksi PPP tersebut.
Halaman Selanjutnya....