Penyelenggaraan Haji
Pansus Haji Jangan Berdasar Kepentingan Politik
Foto : ANTARA/Aditya Pradana Putra
Ketua Tim Pengawas Haji 2024 Abdul Muhaimin Iskandar (tengah) menyampaikan keterangan kepada wartawan usai rapat evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji 2024 di ruang sidang Komisi VIII, kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Senin (1/7). Dalam rapat tersebut Tim Pengawas Haji 2024 sepakat untuk membentuk tim panitia khusus (Pansus) karena mengindikasikan terjadinya sejumlah penyelewengan dalam penyelenggaraan ibadah haji 2024, seperti soal kuota, indikasi jual beli visa, buruknya layanan akomodasi dan transportasi kepada jamaah haji Indonesia.
Dia mengungkapkan, pelaksanaan Ibadah Haji 2024 tidak terindikasi melanggar undang-undang, tapi juga adanya indikasi korupsi dalam pengalihan kuota haji reguler ke haji khusus. Berdasarkan informasi yang dia terima, pengalihan kuota haji reguler ke haji khusus sebanyak 50 persen terindikasi ada korupsi.
"Kami akan dalami dan selidiki apakah benar informasi yang kami terima itu. Kami akan panggil para pihak terkait dengan hal ini nanti," ucapnya.
Baca Juga :
Simposium Akbar Haji di Makkah
Redaktur : Sriyono
Penulis : Antara
Komentar
()Muat lainnya