Panen Belum Merata, Impor Tak Tepat Dilakukan

JAKARTA - Pemerintah jangan buru-buru membuat keputusan impor beras. Sebab, kenaikan harga beras saat ini bukan karena masalah produksi, tetapi karena panen yang belum merata.

Saat ini, pasokan di pasaran belum berlimpah. Panen raya baru merata pada Maret sampai April mendatang sehingga harga beras akan berangsur turun.

Selain menolak impor, pemerintah diminta mempercepat merevisi HPP (harga pembelian pemerintah) agar Bulog bisa bersaing dengan pembeli swasta. Jika tak ada perubahan, beras petani tak akan dijual ke Bulog sehingga mengancam realisasi target serapan lembaga tersebut.

Koordinator Nasional Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP), Said Abdullah, mengatakan harga gabah masih relatif tinggi walaupun sudah ada yang mulai panen. Hal ini karena panen yang belum terjadi di semua wilayah sentra produksi.

"Harga gabah masih di atas 6.000-6.500 rupiah per kilogram (kg) walaupun harga ada kecenderungan turun," ungkap Said, di Jakarta, Senin (20/2). Hal itu merespons pernyataan Presiden yang membuka opsi impor beras.

Said menerangkan, bulan lalu gabah kering giling (GKH) bisa mencapai 7.000 ruliah, sementara harga Gabah kering panen (GKP) di wilayah yang sudah panen di Indramayu selatan dan sebagian sumedang harganya sekitar 5.000-5.400 per kg GKP. Panen raya diperkirakan akan terjadi selama Maret-April.

Adapun harga beras di penggilingan di Indramayu sudah turun menjadi 11.000-12.200 per kg. Di Boyolali harganya sekitar 12.200 per kg untuk beras mentik wangi.

"Dengan panen yang masih sedikit harga tentu belum banyak terpengaruh walaupun sudah ada tren ke arah sana," bebernya.

Menurutnya, melihat situasi yang ada maka harusnya tidak terlalu khawatir sebab sesaat lagi panen raya, harga beras ada tren turun dan diyakini akan terus turun sampai panen raya. Sejauh ini tidak ada laporan yang mengkhawatirkan terkait produksi padi di musim ini. Dengan melihat situasi ini harusnya tidak perlu khawatir.

Dia menjelaskan hampir setiap musim kemampuan Bulog menyerap hasil produksi dalam negeri tidak lebih dari sepuluh persen. Melihat persoalan tersebut, tentu tidak tepat solusinya dengan impor, karena untuk mengisi gudang bulog dilakukan dengan mengimpor beras dari negara lain.

Ketidakmampuan Bulog menyerap beras karena kalah bersaing dengan pedagang sebab Bulog dibatasi oleh harga pembelian pemerintah (HPP) yang tidak mengikuti perkembangan atau tren pasar.

Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Badan Pangan Nasional (Bapanas) atau National Food Agency (NFA), Nyoto Suwignyo, mengatakan saat ini pihaknya sedang meninjau dan menghitung ulang penyesuaian HPP untuk gabah dan beras.

Hal itu dilakukan guna menjaga stabilitas pasokan dan harga beras baik di tingkat petani, penggilingan, dan pedagang, serta memastikan tercapainya target penyerapan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) oleh Perum Bulog pada 2023, yaitu sebesar 2,4 juta ton.

"Jangan sampai di masa panen raya yang sebentar lagi terjadi, nantinya harga gabah di petani anjlok sehingga merugikan petani," ungkap Nyoto.

Opsi Impor

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo mengatakan Indonesia tetap harus melakukan impor beras untuk memenuhi kebutuhan beras nasional yang disebutnya tidak bisa dipenuhi seluruhnya oleh Bulog. Hal itu dikatakan Jokowi saat mengecek stok dan harga bahan pokok di Pasar Wonokromo, Surabaya, Sabtu (18/2).

"Secara nasional kita butuh, karena stoknya dari Bulog tipis. Stoknya minimal 1,2 juta ton, kemarin pada level 600 ribu ton, jadi mau tidak mau harus impor," kata Jokowi.

Jokowi mengatakan beras impor itu juga akan disalurkan ke provinsi yang menjadi penghasil beras nasional. Jika tidak, dikhawatirkan harga beras akan melambung.

Kendati demikian, Jokowi menyebut, pada akhir Februari dan disusul Maret mendatang, Indonesia akan mengalami panen padi nasional. Saat itulah stok beras diperkirakan akan melimpah hingga 1,9 juta ton.