Pandemi Diharapkan Tak Kurangi Minat Warga Ikut Pilkada

JAKARTA - Kondisi pandemiCovid-19 diharapkan tak mengurangi partisipasi masyarakat pada ajang pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang dijadwalkan berlangsung 9 Desember 2020. Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus memastikan masyarakat tersosialisasikan secara baik.

"Dalam beberapa kali rapat koordinasi dan rapat dengar pendapat (RDP), saya selalu ingatkan agar sosialisasiPilkada9 Desember 2020 harus lebih gencar," kataanggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), GuspardiGaus, diJakarta, Minggu (5/7).

Menurut Gaus, pelaksanaanPilkada9 Desember 2020 sudah melalui pertimbangan panjang dan matang, termasuk kewajiban mematuhi protokol kesehatan untuk mengantisipasiCovid-19. Jangan sampai ada masyarakat maupun penyelenggaraPilkadayang terkenaCovid-19 karena ikutPilkada.

Gaus berharap pelaksanaan tahapan hingga pemungutan suaraPilkada2020 berjalan sesuai dengan skenario yang telah ditetapkan, termasuk kepatuhan terhadap protokol kesehatan. Masyarakat perlu mendapatkan sosialisasi Pilkadasecara masif agar tidak khawatir menggunakan hak suaranya di masapandemikarena sudah diatur sesuai protokol kesehatanCovid-19.

"Begini, dikhawatirkan kan situasi pandemiini mengurangi partisipasi masyarakat, makanya perlu sosialisasi secara masif bagaimana tahapan-tahapanPilkadadilakukan sesuai protokol kesehatan," katanya.

Pentingnya Sosialisasi

Sesuai dengan target Kementerian Dalam Negeri(Kemendagri) tingkat partisipasi pemilihPilkadadi atas 50 persen. Itulah pentingnya sosialisasi Pilkadasecara masif. "Bahwa hak demokrasi jangan diabaikan. Kalau tidak menggunakan hak pilihnya, yang terpilih kan orang-orang yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan," ujarnya.

Dia melihat masyarakat sebenarnya masih ada kebimbangan antara anjuran di rumah saja dan transisi normal baru. Namun, masih ada waktu lima bulan ke depan untuk persiapan pelaksanaanPilkada.

"Di masa transisi ini, masyarakat juga sudah terbiasa dengan protokol kesehatan, seperti memakai masker, rajin cuci tangan, dan jaga jarak. Ini yang kami harapkanterimplikasijuga pada pelaksanaanPilkadananti," kataGaus.

Secara terpisah, KPU Kabupaten Pangkep menerima bantuan anggaran yang bersumber dari APBN sebesar 2 miliar rupiah untuk menyukseskan agenda Pilkada serentak. Ketua KPU Kabupaten Pangkep, Burhan dikonfirmasi dari Makassar, Minggu, mengatakan anggaran tersebut sudah dicairkan sejak Juni 2020.

"Untuk tambahan anggaran pandemi dari APBN sebesar 2 miliar rupiah sudah kami terima bulan lalu," kata Burhan.

Sementara untuk dana yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) sebesar 25 miliar rupiah, kata dia, sudah dicairkan sebesar 40 persen pada Januari 2020 atau sebelum mewabahnya Covid-19.

Untuk pencairan dana APBD tahap kedua, sesuai jadwal akan diberikan sekitar Agustus mendatang. Pihaknya juga sudah melakukan berbagai tahapan menggunakan anggaran pilkada baik dari APBD ataupun APBN. n fdl/Ant/N-3 *