Palangka Raya Optimalkan Peran TPK untuk Tekan 'Stunting'

PALANGKA RAYA - Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, mengoptimalkan peran tim pendamping keluarga (TPK) untuk menekan kasus stunting pada anak balita di wilayahnya.

"Di 30 kelurahan yang tersebar di lima wilayah kecamatan di Palangka Raya ada 678 kader TPK. Peran kader ini yang kita maksimalkan untuk menekan kasus stunting," kata Kepala DPPKBP3A Kota Palangka Raya Sahdin Hasan di Palangka Raya, Jumat (3/2).

Ia mengatakan bahwa kaderTPKyang meliputi penyuluh program keluarga berencana (KB), petugas kesehatan, dan anggota PKK digiatkan melakukan edukasi mengenai pentingnya pemenuhan kebutuhan gizi mulai dari sebelum kehamilan, semasa kehamilan, sampai saat menyusui untuk mencegah stuntingpada anak.

Menurut dia,TPKjuga memberikan penyuluhan dan konseling secara tatap muka maupun via virtual kepada para calon pengantin.

"Keberadaan mereka yang dekat dengan masyarakat akan lebih mudah diterima saat memberikan edukasi dan sosialisasi," kata Sahdin.

Ia menjelaskan pula bahwa kader TPKbidang kesehatan membantu calon ibu menjalani pengukuran tinggi badan, berat badan, lingkar lengan atas, dan kadar hemoglobin serta memasukkan datanya keAplikasi Elsimil (Elektronik Siap Nikah dan Siap Hamil).

Apabila hasil pemeriksaan menunjukkan kesehatan calon ibu kurang baik untuk hamil, maka tim pendamping keluarga akan membantu mereka meningkatkan kesehatan.

Selain mengedukasi dan mendampingi calon ibu, tim pendamping keluarga memantau tumbuh kembang balita untuk mendeteksi dini kasus stunting, kekurangan gizi kronis yang menyebabkan pertumbuhan anak terganggu sehingga badannya menjadi tengkes.

Menurut data hasil Survei Status Gizi Indonesia Tahun 2022 prevalensi balita stuntingdi Kota Palangka Raya sebanyak 27,28 persen atau naik dari 25,2 persen pada 2021.

Pemerintah pusat menargetkan angka kasus stuntingnasional bisa turun menjadi 14 persen pada akhir 2024.