Pakar Keamanan UGM: Evaluasi Komando Teritorial Warisan Perang Gerilya

YOGYAKARTA - Tanggal 5 Oktober 2021 Tentara Nasional Indonesia (TNI) memperingati HUT ke-76. Namun demikian, hingga kini masih ada mandat yang belum bisa dipenuhi oleh TNI, salah satunya reformasi TNI.

Kepala Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian UGM, Muhammad Najib Azca, mengatakan peringatan HUT TNI menjadi momentum bagi TNI untuk menuntaskan agenda reformasi yang belum bisa dicapai.

"Reformasi TNI sebagian sudah dilakukan dengan baik misal pencabutan dwi fungsi ABRI, ada pemisahan Polri dari TNI, penghapusan kekaryaan dari fungsi-fungsi TNI. Kendati begitu, ada mandat reformasi yang belum selesai ditunaikan," tuturnya saat dihubungi Rabu (6/10).

Ia menyampaikan beberapa catatan yang perlu dilakukan TNI kedepannya. Salah satunya melakukan reformasi terhadap struktur komando teritorial. Struktur komando teritorial merupakan sebuah warisan perang gerilya. Saat ini struktur komando teritorial masih menyisakan struktur perang gerilya dalam bentuk komando teritorial baik di tingkat pusat hingga desa.

"Struktur komando teritorial sesungguhnya warisan perang gerilya yang perlu direformasi karena sudah tidak kompatibel dengan sistem demokrasi. Sebab, untuk TNI khususnya Angkatan Darat selalu berpotensi terlibat dalam politik dengan warisan ini," urainya.
Halaman Selanjutnya....