Otorita IKN Minta Tambahan Rp3,56 Triliun untuk 2024

JAKARTA - Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono mengatakan bahwa pihaknya mengusulkan tambahan anggaran sebesar 3,56 triliun rupiah untuk tahun 2024.

Dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI di Jakarta, Senin (18/3) kemarin, Bambang mengatakan usulan tambahan anggaran itu dilakukan untuk menjalankan operasional dan pemeliharaan sejumlah sarana prasarana dan infrastruktur yang telah dibangun oleh kementerian/lembaga lain, terutama Kementerian PUPR.

"Kami mungkin dalam sesi yang terpisah ingin mengajukan beberapa rencana tambahan anggaran, utamanya untuk menampung dan mengelola fasilitas infrastruktur dan sarana dan prasarana yang nantinya akan diserahterimakan kepada kami dari kementerian/lembaga lain," ucap Bambang.

Bambang menyebut, dalam usulan tersebut, anggaran yang paling besar adalah Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, yang membutuhkan tambahan anggaran 2,17 triliun rupiah.

Anggaran tersebut akan mendukung 22 program yang akan dijalankan, di antaranya program operasi dan pemeliharaan bidang sarana dan prasarana, program pengembangan sarana prasarana dan manajemen transportasi, dan pembangunan sektor perumahan dan permukiman.

Selain itu, tambahan anggaran juga diusulkan untuk mendukung program Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital, yang membutuhkan 864,39 miliar rupiah, dan Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam 457,20 miliar rupiah.

Tambahan anggaran juga diusulkan untuk Deputi Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat sebesar 57,44 miliar rupiah, dan Deputi Bidang Perencanaan dan Pertanahan 15,03 miliar rupiah.

Dalam kesempatan yang sama, Bambang juga melaporkan alokasi dan realisasi anggaran Otorita IKN pada dua tahun lalu. Pada 2023, alokasi anggaran Otorita IKN mencapai 285,90 miliar rupiah, dengan realisasi penyerapan sebesar 271,71 miliar rupiah. Anggaran ini digunakan untuk kegiatan sekretariat dan unit eselon I Otorita IKN.

Sementara itu pada 2024, alokasi anggaran Otorita IKN mencapai 434 miliar rupiah. Dari total tersebut, terdapat alokasi yang diblokir oleh Kementerian Keuangan sebesar 21,7 miliar rupiah untuk memenuhi kebijakan automatic adjustment.

Dalam kesempatan itu, Bambang juga mengungkapkan bahwa pihaknya optimistis akan potensi investasi swasta di IKN, dibuktikan dengan 369 letter of intent (LoI) atau surat minat investasi yang telah diterima.

"Lima kali groundbreaking yang sudah kami lakukan memberikan indikasi bahwa teman-teman (investor) swasta juga cukup banyak minatnya, dan kami terus mendapatkan letter of intent/interest, jumlahnya sekarang 369," kata Bambang.

Untuk menarik lebih banyak investor, Otorita IKN akan kembali menggelar serangkaian presentasi keliling ???????(roadshow) terkait peluang-peluang investasi di IKN. Ant/S-2