Ormas Anti-Pancasila Bisa Dihitung dengan Jari

Begitu keluar dari ruang pertemuan tempat digelarnya Rapat Koordinasi terkait penanganan isu-isu aktual nasional dan persiapan pelaksaan Pilkada serentak 2018 di Jakarta, langkah Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, langsung terhenti oleh rombongan wartawan yang menghadangnya.

Pertanyaan demi pertanyaan dilontarkan para wartawan kepada orang nomor satu di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tersebut. Salah satu pertanyaan yang dilontarkan terkait pernyataan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Ma'aruf Amin, yang meminta pemerintah merangkul organisasi masyarakat yang anti-Pancasila. Wartawan itu meminta tanggapan Tjahjo.

Pertanyaan seputar ormas pun berhamburan ditanyakan ke Tjahjo, mulai dari berapa jumlah ormas yang anti-Pancasila dan perkembangan terbantu soal implementasi Perppu Ormas yang telah dikeluarkan pemerintah. Menjawab banyaknya pertanyaan, Tjahjo mengatakan pemerintah pada intinya tak mau gegabah dan tergesa-gesa untuk menentukan ormas mana saja yang terindikasi anti- Pancasila.

Sementara mengenai pernyataan Ketua MUI, menurut Tjahjo, itu adalah pesan dari tokoh agama kepada seluruh ormas di Indonesia. Ketua Umum MUI menginginkan seluruh ormas yang ada di Indonesia itu, keberadaannya harus punya manfaat bagi masyarakat dan negara. Jangan sebaliknya, justru mengancam eksistensi negara.

"Yang tersirat dari Ketum MUI bahwa keberadaan sebuah ormas adalah harus untuk kemaslahatan masyarakat, daerah dan bangsa," ujarnya. Rapat koordinasi yang digelar di Jakarta, lanjut Tjahjo, salah satunya memang membahas implementasi dari Perppu Ormas yang telah dikeluarkan. Ia sengaja mengundang seluruh Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik seluruh Indonesia untuk mencermati dinamika yang terjadi usai dikeluarkannya Perppu Ormas.
Halaman Selanjutnya....