Optimalkan Reformasi Struktural

JAKARTA - Defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) memang harus turun pada 2022 disebabkan pemulihan ekonomi dan reformasi struktural. Pada awal pandemi dikeluarkan regulasi yang menyatakan defisit boleh dilebarkan sampai 6 persen selama kurang lebih tiga tahun.

"Ini artinya, pada 2022, seharusnya defisit APBN harus mendekati 3 persen (angka defisit sebelum pelebaran)," ucap Direktur Program Indef, Esther Sri Astuti, pada Koran Jakarta, Kamis (13/1).

Yang krusial dalam APBN itu, terang Esther, adalah manajemen utang yang baik karena tax ratio Indonesia masih rendah dibandingkan negara Asean lainnya. Kedua, cukai selalu mencapai target, tapi sebagian besar ditopang cukai tembakau dan produk tembakau.

Ketiga, utang menjadi salah satu opsi untuk menutup defisit APBN. Saat ini, defisit APBN ditanggung melalui burden sharing, di mana Kemenkeu dan BI akan bagi-bagi beban atas defisit tersebut melalui surat berharga negara (SBN) yang dikeluarkan pemerintah dan BI menginstruksikan sektor perbankan (bank BUMN) harus membeli SBN itu.

Memasuki 2022, meskipun masih menghadapi ketidakpastian kondisi perekonomian, pemerintah tetap mengupayakan konsolidasi menuju target disiplin fiskal sesuai amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 melalui arah kebijakan fiskal 2022, yakni pemulihan ekonomi dan reformasi struktural.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu, menyebut ada lima hal yang menjadi arah kebijakan fiskal 2022. Pertama, akselerasi penanganan Covid-19 dengan penguatan sektor kesehatan sebagai kunci recovery dengan kesuksesan program vaksinasi, protokol kesehatan, peningkatan fasilitas kesehatan, dan obat-obatan.

"Kesehatan tetap menjadi kolom pertama. Kita tahu itu adalah necessary condition," ungkap Febrio, Rabu (12/1).

Kedua, menjaga resiliensi, survival, dan akselerasi pemulihan melalui program perlindungan sosial, dukungan kepada dunia usaha, dan UMKM. Hal ini dilakukan dengan pemberian Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako, Kartu Prakerja, Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat, dan insentif dunia usaha.

Reformasi Struktural

Ketiga, lanjut dia, menjaga momentum reformasi struktural untuk peningkatan daya saing dan kapasitas produksi melalui SDM unggul dan berintegritas, sistem kesehatan yang andal, perlindungan sosial yang adaptif, infrastruktur pendukung transformasi ekonomi, dan reformasi struktural.

Keempat, reformasi fiskal yang komprehensif melalui reformasi perpajakan, spending better, dan inovasi pembiayaan. "Kita perbaiki belanja kita, kita perbaiki perpajakan kita dengan undang-undang, lalu kita perbaiki juga pembiayaan kita," tandas Febrio.

Kelima, menjaga pelaksanaan APBN 2022 berjalan optimal sebagai fondasi konsolidasi fiskal pada 2023 dengan optimalisasi reformasi struktural, keberhasilan reformasi fiskal, dan menjaga komitmen bersama seluruh Kementerian/ Lembaga.

"Arahnya nanti menuju bukan hanya kita akan semakin kredibel menuju konsolidasi fiskal 3 persen atau kurang, tapi kita juga ingin recovery itu berkualitas," pungkas Febrio.