Optimalkan Reformasi Struktural

JAKARTA - Defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) memang harus turun pada 2022 disebabkan pemulihan ekonomi dan reformasi struktural. Pada awal pandemi dikeluarkan regulasi yang menyatakan defisit boleh dilebarkan sampai 6 persen selama kurang lebih tiga tahun.

"Ini artinya, pada 2022, seharusnya defisit APBN harus mendekati 3 persen (angka defisit sebelum pelebaran)," ucap Direktur Program Indef, Esther Sri Astuti, pada Koran Jakarta, Kamis (13/1).

Yang krusial dalam APBN itu, terang Esther, adalah manajemen utang yang baik karena tax ratio Indonesia masih rendah dibandingkan negara Asean lainnya. Kedua, cukai selalu mencapai target, tapi sebagian besar ditopang cukai tembakau dan produk tembakau.

Ketiga, utang menjadi salah satu opsi untuk menutup defisit APBN. Saat ini, defisit APBN ditanggung melalui burden sharing, di mana Kemenkeu dan BI akan bagi-bagi beban atas defisit tersebut melalui surat berharga negara (SBN) yang dikeluarkan pemerintah dan BI menginstruksikan sektor perbankan (bank BUMN) harus membeli SBN itu.

Memasuki 2022, meskipun masih menghadapi ketidakpastian kondisi perekonomian, pemerintah tetap mengupayakan konsolidasi menuju target disiplin fiskal sesuai amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 melalui arah kebijakan fiskal 2022, yakni pemulihan ekonomi dan reformasi struktural.
Halaman Selanjutnya....