Optimalkan Pemulihan Aset Kemendagri

"Hal lainnya terkait dengan penanganan masalah perdata dan tata usaha negara yang meliputi bantuan hukum, pertimbangan hukum, penegakan hukum, serta tindakan hukum lainnya. Dalam upaya mendukung peran dan fungsi Kemendagri, Jaksa Pengacara Negara siap memberikan jasa bantuan hukum, pertimbangan hukum, penegakan hukum, dan tindakan hukum lain baik di dalam maupun di luar pengadilan, terkait berbagai masalah hukum di bidang perdata dan tata usaha negara yang dihadapi oleh Kemendagri," kata Burhanuddin.

Hal lain, tambah dia, tentang koordinasi terkait pelaksanaan tugas, fungsi, dan program lainnya sesuai kesepakatan masing-masing lembaga. Sementara terkait dengan kerja sama terkait pemanfaatan NIK, data kependudukan, dan e-KTP, akan ditindaklanjuti oleh Dirjen DukcapildanJaksa Agung Muda Intelijen Kejagung.

Selesai penandatanganan nota kerja sama terkait koordinasi tugas dan fungsi dua institusi, acara dilanjutkan dengan penandatanganan perjanjian kerja sama antara Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri (Dukcapil) dan Jaksa Agung Muda Intelijen.

Menurut Burhanuddin, kerja sama dengan Dukcapil Kemendagri terkait dengan pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), data kependudukan, dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) dalam rangka penegakan hukum. ags/N-3