Oposisi Tersingkir Bentuk Pemerintahan Tandingan

YANGON - Anggota parlemen Myanmar tersingkir (oposisi) yang bersembunyi dari kejaran junta, pada Jumat (16/4) mengumumkan terbentuknya pemerintahan tandingan yang bertujuan menggulingkan kekuasaan militer.

Pemerintahan tandingan ini dipimpin oleh pemimpin sipil Myanmar, Aung San Suu Kyi, bersama para politisi etnis minoritas.

"Suu Kyi memimpin Pemerintah Persatuan Nasional dengan jabatan penasihat negara dan jabatan presiden dipegang Win Myint," demikian pernyataan Committee Representing Pyidaungsu Hluttaw (CRPH), kelompok anggota parlemen Myanmar tersingkir yang saat ini dalam pelarian.

"Suu Kyi dan Win Myint dibantu oleh seorang wakil presiden dari etnis Kachin dan seorang perdana menteri dari etnis Karen," tulis Min Ko Naing, pemimpin pergerakan demokrasi terkemuka, pada laman resmi CRPH di media sosial Facebook. "Kami telah membentuk sebuah pemerintahan yang sebagian besar anggotanya berasal dari kelompok-kelompok etnis minoritas," imbuh dia.

Myanmar dalam kemelut sejak militer melakukan kudeta dan menahan Suu Kyi pada 1 Februari lalu. Kudeta ini memicu terjadinya pembangkangan besar-besaran terhadap junta dan junta menggunakan kekerasan berdarah untuk meredakan setiap aksi protes.

Sejak terjadinya kudeta, kelompok pemantau lokal menyatakan ada lebih dari 720 orang tewas dalam kerusuhan menentang kudeta militer.

Selain menuntut dipulihkannya pemerintahan yang demokratis, pengunjuk rasa juga menyuarakan peningkatan keikutsertaan kelompok minoritas dalam pemerintahan negara setelah suara mereka terpinggirkan oleh etnis mayoritas Bamar.

Dalam susunan kabinet pemerintahan tandingan yang baru diumumkan terdapat beberapa pemimpin terkemuka dari kelompok etnis Chin, Shanni, Mon, Karenni dan Ta'ang yang menduduki jabatan menteri.

"Para politisi itu dipilih berdasarkan hasil dari pemilu 2020, masukan dari aksi gerakan protes antikudeta nasional dan kelompok etnis minoritas, termasuk dari pemberontak bersenjata yang berkuasa di wilayah perbatasan," ucap Min Ko Naing.

"Kita harus mencabut (junta) hingga akar-akarnya dan harus membasminya," tegas dia sembari mengacungkan salut tiga jari simbol perlawanan. "Hanya rakyat yang bisa memutuskan masa depannya sendiri," imbuh dia.

Tuding Pengkhianatan

Menanggapi langkah yang diambil CRPH, junta yang berkuasa di Myanmar mengatakan siapapun yang bekerja sama dengan anggota parlemen Myanmar tersingkir itu telah melakukan pengkhianatan tingkat tinggi.

Junta juga mengeluarkan surat perintah penangkapan pada ratusan aktivis dan politisi terkemuka yang beberapa diantaranya memegang jabatan di Pemerintah Persatuan Nasional.

Myanmar secara resmi diketahui memiliki lebih dari 130 kelompok etnis minoritas. Namun percaturan politik di Myanmar didominasi oleh kelompok etnis mayoritas Bamar. AFP/I-1