Nasional Mondial Ekonomi Megapolitan Olahraga Rona The Alun-Alun Kupas Splash Wisata Perspektif Wawancara Foto Video Infografis

Omicron Makin Luas Penularannya, Malaysia Tangguhkan Sementara Perjalanan Umrah

Foto : ANTARA/Reuters/Lim Huey Teng

Arsip - Seorang pria dengan memakai masker berjalan di depan konter check-in di bandara internasional Kuala Lumpur, Malaysia, Oktober 2020.

A   A   A   Pengaturan Font

Kuala Lumpur - Kementerian Kesehatan Malaysia menangguhkan sementara izin perjalanan umrah mulai 8 Januari 2022 sampai dengan tanggal yang diinformasikan kemudian.

"Penundaan ini rekomendasi Pertemuan Khusus Kuartet yang diketuai oleh Menteri Senior Pertahanan, Hishammuddin Tun Hussein, untuk membahas proposal penundaan umrah setelah penularan Omicron," ujar Menteri Kesehatan Malaysia, Khairy Jamalludin di Putrajaya, Sabtu.

Sebelumnya, beberapa instansi yang terkait dalam pengelolaan haji umrah seperti Kementerian Pariwisata, Seni dan Budaya (MOTAC), Departemen Wakaf, Zakat dan Haji (JAWHAR), Kementerian Transportasi (MOT), Dewan Keamanan Nasional (MKN), Badan Penanggulangan Bencana Nasional (NADMA), Departemen Imigrasi Malaysia (JIM) dan Persatuan Badan Pariwisata Umrah dan Haji (PAPUH) telah melakukan pertemuan (31/12).

Tentang latar belakang penundaan, Khairy mengatakan bahwa untuk periode 1 Januari 2021 hingga 30 Desember 2021, total 2.763 kasus positif COVID-19 telah terdeteksi di antara pelancong yang tiba di pintu gerbang internasional (PMA).

Dari jumlah tersebut sebanyak 1.446 kasus positif COVID-19 terdeteksi pada pemudik yang datang dari Arab Saudi, disusul Singapura (322 kasus), Indonesia (264 kasus), dan Inggris (217 kasus).

Sebagai perbandingan dalam 14 hari terakhir atau dalam Minggu ke-51 dan ke-52, kasus positif COVID-19 di antara pemudik yang datang dari Arab Saudi mencatat jumlah tertinggi 1.161 kasus dibandingkan Singapura (13 kasus), Indonesia (8 kasus) dan Inggris (49 kasus).

"Sebagai informasi, mulai 13 Oktober 2021 jamaah umrah pertama asal Malaysia berangkat ke Tanah Suci untuk menunaikan umrah dan SOP khusus pelaksanaan umrah dikeluarkan oleh Dewan Keamanan Nasional (MKN) pada 18 Oktober 2021," katanya. .

Hingga 30 Desember 2021, total jamaah umrah telah tiba di Malaysia sebanyak 11.108 orang dan 1.306 di antaranya atau 11,76 persen dinyatakan positif COVID-19.

Dari jumlah tersebut, 592 dinyatakan positif pada tes pertama pada hari kedatangan di Malaysia dan 714 kasus dinyatakan positif COVID-19 pada tes kedua yang dilakukan pada hari kelima karantina.

Per 31 Desember 2021, dua kasus COVID-19 dikonfirmasi varian Omicron, menjadikan jumlah total varian tersebut menjadi 64 kasus. Sebanyak 63 di antaranya melibatkan pelancong dan satu kasus dugaan infeksi lokal.

Dari 64 kasus infeksi COVID-19 varian Omicron ini, sebanyak 32 kasus (50 persen) terdeteksi pada jamaah umrah.

"Depkes menginformasikan bahwa Institute of Medical Research (IMR) telah melakukan tes PCRterhadap 1.077 sampel kasus positif COVID-19 di kalangan pelancong dari 21 hingga 29 Desember 2021," katanya.

Sebanyak 966 di antaranya telah menunjukkan kemungkinan (dugaan) varian Omicron dan saat ini sedang menunggu hasil uji pengurutanlengkap (WGS).

Dari 966 sampel, 750 atau 77,6 persen melibatkan sampel pelancong yang datang dari Arab Saudi.

Khairy mengatakan hingga 30 Desember 2021, terdapat sembilan klaster yang terjadi yang melibatkan jamaah umrah lima klaster melibatkan kasus indeks yang diverifikasi varian Omicron, satu klaster yang melibatkan kasus indeks Presumptive Omicron - menunggu hasil pengurutangenomemenyeluruh (WGS).

Sedangkan tiga klaster yang terlibat kasus indeks positif COVID-19 bukan varian Omicron.

Pertemuan besar-besaran yang melibatkan jamaah haji dari berbagai negara selama berada di Arab Saudi membuat jamaah haji tersebut berisiko tinggi terkena infeksi COVID-19 termasuk varian Omicron.

Situasi ini menyulitkan jamaah haji untuk mematuhi SOP umrah yang telah ditetapkan oleh pemerintah Malaysia.

Jamaah umrah mungkin juga telah terinfeksi selama berada di Arab Saudi tetapi masih dalam masa inkubasi infeksi menyebabkan tes penyaringan sebelum kembali ke Malaysia masih negatif.

Banyaknya kedatangan umrah Malaysia sekitar 800 hingga 1.000 sehari (menggunakan empat penerbangan khusus) semakin meningkatkan risiko masuknya kasus COVID-19 dan varian Omicron ke negara tersebut.

Sebagian besar jamaah haji yang kembali dari melakukan umrah telah mengajukan permohonan untuk menjalani karantina di rumah atau tempat tinggal selama tujuh hari karantina.

"Namun ketika ketidakpatuhan terhadap prosedur standar operasi (SOP) ditetapkan, kasus positif COVID-19 di kalangan jamaah umrah menyebabkan penyebaran infeksi di antara anggota keluarga," katanya.

Ketidakpatuhan terhadap prosedur karantina di rumah atau tempat tinggal juga telah mengekspos anggota keluarga dari rumah tangga atau tetangga yang sama tetangga dan kerabat yang datang menjenguk, hingga terinfeksi COVID-19.

Sementara itu pertemuan khusus juga merekomendasikan penangguhan pemesanan tiket penerbangan umrah baru mulai 1 Januari 2022, karantina wajib di stasiun karantina atau hotel yang telah diidentifikasi sebagai stasiun karantina oleh NADMA (Lembaga Penanggulangan Bencana) untuk jamaah umroh kembali ke Malaysia mulai 3 Januari 2022.

"Bagi jamaah haji yang akan berangkat ke Tanah Suci pada tanggal satu hingga tujuh Januari 2022 diperbolehkan untuk melanjutkan perjalanan. Namun mereka harus menjalani karantina di stasiun karantina atau hotel yang telah diidentifikasi sebagai stasiun karantina oleh NADMA setibanya di Malaysia," katanya.

Hasil pertemuan tersebut disampaikan atas persetujuan Perdana Menteri dan Pemerintah sepakat untuk menangguhkan sementara izin perjalanan umrah mulai 8 Januari 2022.

Penilaian risiko situasional varian COVID-19 Omicron di dalam dan luar negeri, khususnya di Saudi Saudi akan dilakukan secara berkala untuk memutuskan untuk memungkinkan dimulainya kembali kegiatan umrah.

Penundaan sementara kegiatan umrah diharapkan dapat membantu mengurangi risiko penularan Omicron di Tanah Air dan memperlambat peningkatan kasus COVID-19.

Selain itu, langkah ini juga diharapkan dapat memberikan kesempatan dan ruang bagi pemerintah untuk melakukan perencanaan dan persiapan yang matang dalam pengelolaan jamaah umrah sebelum kegiatan umrah dapat dilakukan kembali.


Redaktur : Marcellus Widiarto
Penulis : Antara

Komentar

Komentar
()

Top