OJK Akan Proaktif dan Perkuat Perlindungan Konsumen

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011. Lembaga independen ini bertugas melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non-bank (IKNB).

OJK dipimpin oleh Ketua Dewan Komisioner yang merangkap sebagai anggota. Saat ini Ketua Dewan Komisioner OJK ialah Mahendra Siregar. Mahendra dilantik Mahkamah Agung (MA) pada 20 Juli 2022. Ia menggantikan Wimboh Santosa yang purna tugas. Bersama enam anggota dewan komisioner lainnya, Mahendra akan menjabat hingga tahun 2027.

Berikut kutipan wawancara wartawan Koran Jakarta, Fredrikus W Sabini dengan Mahendra Siregar dalam beberapa kesempatan. Di sini ekonom itu menyampaikan langkah langkah OJK memperkuat pengawasan di sektor jasa keuangan, bagaimana menghindarkan masyarakat dari ancaman rentenir dan bagaimana stabilitas sistem keuangan RI di tengah tekanan eksternal

Setelah dilantik, seperti apa komitmen Anda?

Kami akan proaktif memperkuat posisi sebagai pengarah, penggerak serta mitra kerja yang baik bagi industri. OJK juga akan terus memperkuat perannya dalam perlindungan konsumen dan masyarakat.

Langkah awalnya seperti apa?

OJK akan lebih mendorong sistem satu pintu untuk perizinan, pengesahan, dan persetujuan dengan layanan yang lebih cepat dengan mengusung prinsip kehatian-hatian.

OJK juga akan terus mendorong penguatan prinsip tata kelola (corporate governance) pada semua pelaku usaha jasa keuangan untuk mempercepat pemulihan ekonomi, penguatan ekonomi digital, dan keuangan berkelanjutan.

Bagaimana mengantisipasi risiko dampak inflasi?

Untuk memitigasi risiko dampak inflasi tinggi dan resesi global (stagflasi) terhadap sektor jasa keuangan dan ekonomi Indonesia, OJK akan meningkatkan pengawasan kondisi masing-masing industri jasa keuangan maupun secara terintegrasi, serta berkoordinasi erat dengan kementerian keuangan, Bank Indonesia, dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam forum Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

Tentu kesehatan dan kinerja industri jasa keuangan yang baik akan sangat menentukan keberlanjutan pertumbuhan sektor riil termasuk UMKM di tengah kondisi ekonomi dunia yang penuh tantangan, sehingga dapat meningkatkan lapangan kerja dan daya beli masyarakat.

Bagaiamana OJK melihat perkembangan Pinjaman Online yang kerap meresahkan masyarakat?

Indonesia berada di peringkat keenam dalam hal jumlah startup. Saat ini ada 2.321 startup. Ini menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara inovatif, produktif, kreatif, dan memiliki bonus demografi usia muda.

Dari data Kementerian BUMN 2022, jumlah startup di Tanah Air terus meningkat 11 persen setiap tahun, dengan beberapa startup telah merambah pasar ASEAN. Selain itu, startup Indonesia juga terdiversifikasi di berbagai sektor termasuk ritel, logistik, pendidikan, e-commerce, dan keuangan.

Jika dibandingkan dengan layanan keuangan yang sudah ada, inovasi fintech memiliki potensi lebih dalam hal meningkatkan pasar dan meningkatkan layanan untuk kepentingan konsumen.

Namun, masih ada celah besar yang perlu diisi regulator yang mencakup kemampuan untuk mengikuti inovasi, mitigasi risiko, regulasi menuju inovasi, keterbatasan personil regulator yang terampil, dan unsur kepercayaan antara fintech dan konsumen.

Lantas, apa yang dilakukan OJK?

OJK akan terus memantau perkembangan inovasi digital di bidang jasa keuangan, termasuk fintech, dengan membangun pengawasan abad ke-21.

Adopsi teknologi baru tidak hanya mengubah model bisnis, melainkan juga cara pengawas melakukan pengawasan mereka, memfasilitasi inovasi peningkatan pasar, dan memastikan integritas pemain dan pasar.

OJK menyadari bahwa rasa aman merupakan hal yang penting dalam membangun ekosistem ekonomi digital, di mana setiap pemain perlu memiliki rasa saling percaya. Fintech perlu menyadari bahwa upaya membangun keamanan siber juga berarti merancang produk atau layanan yang aman yang disesuaikan dengan kebutuhan konsumen. Hal ini juga dapat dicapai dengan bekerja sama dengan lembaga jasa keuangan yang ada atau fintech lainnya.

Apa benar IKNB, perbankan, dan pasar modal dapat banyak pengaduan?

Per semester I-2022 OJK menerima 199.111 layanan berbagai kanal 8.771 pengaduan. Dari pengaduan itu 50 persen di sektor IKNB, 49,5 persen merupakan pengaduan di sektor perbankan dan sisanya pasar modal. Pengaduan paling banyak yang dilakukan adalah terkait masalah restrukturisasi dan pembiayaan, perilaku petugas penagihan.

Lantas, bagaimana upaya OJK meningkatkan kualitas sektor keuangan?

OJK berupaya memperkuat implementasi kewenangan dalam tindakan pencegahan permasalahan konsumen dan masyarakat. Selain itu OJK mengawasi fintech dan industri keuangan digital agar tak terafiliasi dengan kegiatan ilegal. OJK juga berkolaborasi dengan asosiasi untuk mendisiplinkan code of conduct.

OJK juga memiliki program kerja prioritas. Beberapa inisiasi kebijakan dilakukan OJK untuk pemulihan ekonomi dengan program prioritas kepada UMKM atau daerah.

OJK juga memperkuat mekanisme pengawasan terintegrasi, mengantisipasi peningkatan risiko dengan penyediaan buffer memadai, kebijakan pengelolaan tantangan volatilitas di pasar modal domestik, penguatan kerja sama dengan aparat penegak hukum, dan memperkuat infrastruktur governance dengan penguatan penerapan governance.

OJK kemudian memperkuat ekosistem pelaporan keuangan dan penyesuaian dengan best practice, individual institusi dan sinergi dengan PPATK dan dukungan mutual dalam task force.

Terkait banyaknya pengaduan ini, bagaimana kerja sama OJK dengan Ombudsman RI?

Tidak ada tawar-menawar lagi (terkait arahan Ketua Ombudsman). Harus diselesaikan dan ditanggapi bersama. OJK juga siap melakukan sosialisasi ke seluruh daerah di 9 kantor regional OJK dan 26 kantor di seluruh Kabupaten/Kota. Kemudian Ombudsman RI dan OJK sepakat akan melakukan penandatangan nota kesepahaman (MoU) dalam proses percepatan penanganan laporan masyrakat ke depannya.

Seperti apa stabilitas sistem keuangan kita di tengah kuatnya tekanan eksternal?

OJK menilai stabilitas sistem keuangan sampai saat ini tetap terjaga dengan kinerja intermediasi lembaga jasa keuangan yang terus tumbuh di tengah meningkatnya tekanan inflasi dan pelemahan ekonomi global.

Kerja pengaturan dan pengawasan yang solid akan terus dilakukan OJK untuk menjaga stabilitas industri jasa keuangan dengan senantiasa memonitor perkembangan perekonomian global dan domestik setiap waktu.

OJK selalu bersiaga menyiapkan berbagai kebijakan yang dibutuhkan dan selalu berkoordinasi dengan pemerintah, Bank Indonesia, dan Lembaga Penjamin Simpanan.

Ke depan OJK menjaga kinerja industri jasa keuangan tetap positif dan semakin produktif berkontribusi terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

OJK akan terus memperkuat koordinasi dengan para stakeholder dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan khususnya dalam mengantisipasi peningkatan risiko eksternal serta dampak rentetannya terhadap stabilitas sistem keuangan.

Bagaimana upaya mendukung ketahanan pasar keuangan?

OJK melihat peluang besar peran investor domestik baik institusi maupun ritel untuk semakin mendukung ketahanan pasar keuangan Indonesia. Fenomena peningkatan investor ritel di pasar modal yang sudah mencapai 9,1 juta investor (per Juni 2022) harus dibarengi dengan peningkatan pemahaman investasi pada instrumen keuangan agar para investor yang sebagian besar adalah generasi milenial memiliki pengetahuan yang lebih memadai.

Perkembangan investor pasar modal yang cepat harus diikuti dengan langkah dan kebijakan yang tepat dengan peningkatan perlindungan investor terutama investor ritel.

OJK bersama SRO dan pelaku pasar modal terus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dalam rangka peningkatan tingkat literasi dan inklusi pasar modal. Inisiatif program peningkatan literasi keuangan tersebut antara lain juga dilakukan melalui pengembangan infrastruktur learning management system edukasi keuangan, world investor week secara berkala, sosialisasi dan edukasi pasar modal terpadu serta pelaksanaan rangkaian literasi keuangan.

Banyak praktik rentenir di masyarakat, bagaimana OJK mengatasinya?

Untuk mengatasi permasalahan banyaknya praktik rentenir dan pinjaman online ilegal di masyarakat diperlukan tidak hanya peningkatan akses keuangan oleh industri jasa keuangan, tetapi juga adanya edukasi dan literasi keuangan.

OJK telah meluncurkan sarana informasi mobil literasi dan edukasi keuangan (Simolek) Edutainment. Yang harus dilakukan bersama adalah penyederhanaan dari segi pendekatan industri jasa keuangan itu sendiri dan melalui Simolek Edutainment untuk peningkatan edukasi dan literasi keuangan bagi masyarakat. Pemanfaatan Simolek Edutainment juga disesuaikan dengan karakter daerah setempat yang dalam penyampaian edukasi kepada masyarakat dikaitkan dengan hiburan seni dan budaya lokal.

Bagaimana caranya untuk membangun kepercayaan masyarakat di ekosistem keuangan digital?

OJK terus mengembangkan ekosistem financial technology (fintech) yang inovatif, bertanggung jawab, dan memprioritaskan aspek perlindungan konsumen. Seiring bertumbuhnya literasi digital dan tingkat penggunaan produk serta layanan keuangan digital, OJK menyadari bahwa perlu dibangun digital trust system untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri keuangan digital.

Kebutuhan untuk membangun digital trust menjadi sangat fundamental mengingat meningkatnya berbagai risiko seiring dengan semakin terdigitalisasinya seluruh aktivitas masyarakat. Selain untuk memitigasi risiko, pengembangan digital trust juga penting untuk meningkatkan keyakinan konsumen, memanfaatkan layanan dan produk keuangan digital yang meyakinkan konsumen bahwa aset, data, dan privasinya terjaga dengan aman.

Seperti apa dukungan OJK bagi penyelenggaran bursa karbon?

OJK bersama industri jasa keuangan siap mendukung inisiatif ini. Penetapan harga karbon yang diinisiasi oleh pemerintah dapat memberikan insentif untuk mengurangi emisi dan disinsentif bagi perusahaan yang memproduksi lebih dari batas yang ditoleransi. Dengan kondisi geografis Indonesia yang memiliki hutan tropis terbesar ketiga di dunia, Indonesia bisa memiliki banyak keuntungan dari perdagangan emisi karbon global.

Di sinilah Indonesia dapat melangkah dan memanfaatkan keunggulannya sebagai pemimpin untuk menggunakan inisiatif bursa karbon dalam memberikan alternatif pembiayaan bagi sektor riil. Dengan hutan tropis seluas 125 juta hektar, Indonesia diperkirakan mampu menyerap 25 miliar ton karbon, belum termasuk hutan bakau dan gambut, sehingga diperkirakan bisa menghasilkan pendapatan senilai 565,9 miliar dollar AS dari perdagangan karbon.

Apa yang dibutuhkan untuk mendukung penyelenggaraan bursa karbon ini?

Diutuhkan kerangka regulasi yang jelas mengatur mengenai kewenangan dan pengoperasian bursa karbon, baik untuk perdagangan dalam negeri maupun luar negeri. Kita juga harus memastikan perangkat infrastruktur tidak hanya fit tetapi juga lengkap mulai dari infrastruktur primer, sekunder, dan pasar sehingga dapat mendukung beroperasinya bursa karbon, serta mekanisme pengawasan yang sesuai untuk pasar karbon agar selaras dengan target nasional yang ditetapkan dalam Nationally Determined Contribution (NDC).

OJK berharap payung hukum mengenai otoritas penyelenggaraan dan operasional perdagangan karbon khususnya melalui bursa karbon dapat segera diterbitkan sehingga dapat mempercepat tujuan pencapaian NDC Indonesia serta target implementasi net zero emission pada tahun 2060.

OJK bersama dengan Self-Regulatory Organizations (SRO), yakni PT Bursa Efek Indonesia dan sejumlah lembaga lainnya berkomitmen untuk bersama-sama menjaga stabilitas sektor jasa keuangan khususnya pasar modal serta mendukung pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Apa maksudnya?

Pasar modal Indonesia adalah barometer dan sekaligus temperature check dan refleksi dari daya tahan dan kekuatan Indonesia secara menyeluruh.

Indikator sektor jasa keuangan Indonesia masih stabil dan terjaga di tengah meningkatnya volatilitas pasar keuangan global yang berpotensi memberikan tekanan pada pasar keuangan domestik.

Komitmen OJK sebagai regulator untuk mendorong peningkatan tata kelola bagi seluruh pelaku pasar untuk menjaga kepercayaan dan integritas agar Pasar Modal semakin tangguh dan terpercaya.

OJK juga telah bertemu BPK, dalam rangka apa?

Pentingnya OJK sebagai otoritas pengawas sektor jasa keuangan untuk terus meningkatkan tata kelola yang baik, transparansi serta akuntabilitas. Karena dengan bekal itulah OJK juga memiliki legitimasi untuk terus mendukung perbaikan governance dan integritas sistem keuangan secara menyeluruh yang memang sangat diperlukan pada kondisi yang makin penuh tantangan.