OIKN Akan Kendalikan Jumlah Warga di Nusantara

SAMARINDA - Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menekankan pembangunan kota yang dirancang untuk keseimbangan sosial dan lingkungan yang berkelanjutan di Nusantara. Untuk itu, OIKN akan berusaha untuk bisa merumuskan kebijakan yang tepat terkait pengendalian penduduk.

"OIKN telah berkoordinasi dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) untuk merumuskan kebijakan terkait pengendalian penduduk,"kata Deputi Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita IKN, Alimuddin, di Samarinda, Minggu (13/5).

Seperti dikutip dari Antara, Alimuddin mengatakan OIKN ingin menciptakan kota yang tidak hanya ramai di pagi hari, tetapi juga tetap hidup di sore hari. IKN bukan sekadar pemindahan pusat pemerintahan, tetapi juga pembangunan peradaban baru yang inklusif dan berkelanjutan.

Alimuddin menjelaskan dengan luas wilayah yang empat kali dari Jakarta, IKN hanya akan dihuni oleh maksimal dua juta orang, menjadikannya kota yang lapang dan nyaman.

Alimuddin memaparkan dengan populasi penduduk yang ada saat ini (existing) mencapai 10 persen lebih dari target maksimum, IKN diharapkan menjadi simbol kemajuan dengan penduduk yang terkontrol dan berkelanjutan.

Ia mengemukakan pembangunan IKN mempertimbangkan aspek transmigrasi dan integrasi sosial. Menurutnya, Kaltim sudah terbiasa dengan keberagaman, dan pihaknya yakin proses asimilasi di IKN tidak akan menjadi gejolak sosial.

Visi IKN adalah menjadi Ibu Kota negara yang zero emisi karbon pada tahun 2045. "Ini adalah cita-cita kami, dan kami bekerja keras untuk mewujudkannya," ujar Alimuddin.

Menjadi Contoh

IKN diharapkannya menjadi contoh bagi kota-kota lain di Indonesia dan dunia dalam menciptakan lingkungan yang berkelanjutan dan inklusif dengan rencana yang matang dan sejalan dengan visi Indonesia Emas.

"Inilah sebuah kota yang tidak hanya menjadi pusat pemerintahan, tetapi juga pusat peradaban baru yang harmonis dan maju," sebutnya.

Selain itu, IKN dirancang untuk memenuhi semua kebutuhan warganya, dengan fasilitas seperti pusat perbelanjaan dan rumah sakit internasional.

"Kami juga berencana menjadikan IKN sebagai wadah rujukan kesehatan, menyoroti upaya peningkatan kualitas layanan kesehatan di Kalimantan Timur," katanya.

Ia melanjutkan dengan luas sekira 252 ribu hektare, IKN akan menjadi kota yang hijau dan berkelanjutan, didukung oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023. "Kami belajar dari kota-kota besar lainnya dan tidak ingin IKN menjadi padat dan semrawut. Kami ingin menciptakan kota yang nyaman dan ramah lingkungan," jelas Alimuddin.

Sebelumnya, Kepala BKKBN, Hasto Wardoyo, menyebut IKN dapat menjadi percontohan untuk tidak melahirkan stunting baru atau nol stunting.

"Saya sudah sampaikan kepada pemerintah daerah setempat, caranya tidak sulit. Ketika penduduk jumlahnya 200 ribu, itu setiap 1.000 penduduk yang ada di sekitar IKN hanya akan melahirkan sekitar 16 orang setiap tahunnya. Maka, kalau 200 ribu ya tugasnya mencegah kelahiran stunting pada 3.200 orang, sehingga -bisa- zero stunting," kata Hasto.

Hasto menyatakan BKKBN siap mendukung IKN dengan data keluarga berdasarkan nama dan alamat (by name by address) yang ada di kawasan IKN, dan sudah menampilkan kondisi keluarga secara rinci, termasuk status risiko stunting-nya.

"Kami punya tim pendamping keluarga di sekitar IKN. Mereka yang setiap hari mencatat siapa yang menikah, hamil, dan melahirkan. Kalau per tahun ada 3.200 ibu hamil maka bisa dikira-kira sebulan ada 250 ibu hamil, per harinya tidak sampai 10 yang melahirkan di IKN," katanya.

Hasto menjelaskan, risiko keluarga berisiko stunting berikutnya adalah calon pengantin, karena sekitar 80 persen yang menikah sudah hamil di tahun pertama.