Nasional Mondial Ekonomi Megapolitan Olahraga Rona The Alun-Alun Kupas Splash Wisata Perspektif Wawancara Foto Video

Objek PPN Baru

Foto : ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/foc

Pedagang menata karung-karung berisi beras yang dijual di Pasar Minggu, Jakarta, Kamis (10/6/2021). Kementerian Keuangan menyatakan kebijakan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN), termasuk soal penerapannya pada bahan kebutuhan pokok atau sembako masih menunggu pembahasan lebih lanjut setelah pemerintah berencana menjadikan bahan pokok sebagai objek pajak.

A   A   A   Pengaturan Font

Seharusnya kebutuhan pokok, jasa pendidikan, dan jasa kesehatan tetap tidak dikenakan PPN. Dan justru sebaliknya tetap mengenakan PPN untuk penjualan mobil, bila perlu malah tarif PPN-nya dinaikkan.

Pemerintah benar-benar kehabisan uang. Guna mengejar target penerimaan pajak di APBN 2021 sebesar 1.229,6 triliun rupiah, pemerintah berencana menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 10 persen menjadi 12 persen. Bukan itu saja, pemerintah akan menaikkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi menjadi 35 persen untuk katergori orang sangat kaya, dengan pendapatan 5 miliar rupiah per tahun.

Dan kini yang terbaru, pemerintah berencana menambah objek kena pajak dengan mengenakan PPN atas barang kebutuhan pokok, jasa kesehatan termasuk jasa rumah bersalin, dan jasa pendidikan atau sekolah.

Rencana tersebut tertuang dalam Draf Kelima Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP). Di dalam aturan sebelumnya, barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan rakyat atau dikenal dengan istlah sembako, jasa kesehatan termasuk biaya persalinan, dan jasa pendidikan atau sekolah termasuk dalam objek yang tidak dikenakan PPN. Namun dalam aturan baru, sembako, jasa kesehatan, dan jasa pendidikan tidak lagi dimasukkan dalam objek yang PPN-nya dikecualikan.

Jika tidak ada hambatan, aturan tersebut akan dibahas dengan parlemen tahun ini juga karena hal itu sudah ditetapkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2021.

Baca Juga :
Kebijakan Nanggung

Kebutuhan pokok yang tadinya PPN dikecualikan terdiri dari beras dan gabah, jagung, sagu, kedelai, garam konsumsi, daging, telur, susu, buah-buahan, sayur-sayuran, umbi-umbian, bumbu-bumbuan, dan gula konsumsi.

Untuk jasa pendidikan, pendidikan formal mulai pendidikan anak usia dini (PAUD) hingga perguruan tinggi. Kemudian jasa pendidikan nonformal seperti pendidikan kecakapan hidup, pendidikan kepemudaan, dan pendidikan pemberdayaan perempuan tadinya masuk dalam objek yang PPN-nya dikecualikan.

Sedangkan di bidang kesehatan, objek jasa yang tadinya tidak dikenakan PPN meliputi biaya persalinan, dokter umum, dokter hewan, hingga jasa pengobatan alternative termasuk yang dilakukan paranormal.

Kita belum bisa tahu nantinya hasil pembahasan pemerintah dan parlemen seperti apa. Bisa jadi semua daftar yang tadinya dikecualikan, nantinya akan dikenakan PPN. Bisa juga tidak semua, hanya sebagian.

Terlepas objek yang mana yang akan dikenakan PPN, mau semua atau tidak, perluasan objek PPN baru di saat rakyat sedang menderita sebagai dampak pandemi Covid-19 yang tak kunjung usai, jelas tidak adil. Sangat ironis. Di satu pihak pemerintah akan memperluas objek PPN dengan memajaki pendidikan, biaya persalinan, dan sembako yang tentu memberatkan rakyat kecil. Namun di sisi lain memberi perlakuan istimewa kepada kalangan menengah atas yang mendapat diskon pajak untuk orang kaya yang mau beli mobil.

Dan juga penyelenggara jasa pendidikan dan jasa kesehatan tidak semuanya lembaga prstrisius yang gemerlap dan mewah, begitu juga sekolah swasta. Bedan dengan penjual mobil baru yang PPN ditiadakan, mereka ada pelaku bisnis besar, raksasa, yang bisa jadi bisnisnya tidak hanya di bidang penjualan mobil saja. Seandainya penjualan mobilnya agak seret, masih ada bisnis lain yang menopang.

Seharusnya kebutuhan pokok, jasa pendidikan, dan jasa kesehatan tetap tidak dikenakan PPN. Dan justru sebaliknya tetap mengenakan PPN untuk penjualan mobil, bila perlu malah tarif PPN-nya dinaikkan.

(MSS/N-3)
Redaktur : Marcellus Widiarto
Penulis : MSS

Komentar

Komentar
()

Top