Nilai Tambah Rumput Laut Masih Minim

JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan nilai tambah ekonomi dari produksi rumput laut nasional masih minim. Pengembangan rumput laut nasional masih dihadapkan dengan sejumlah persoalan seperti minimnya diversifikasi produk, persyaratan pasar global, persaingan antar produsen, zonasi dan infrastruktur, serta minimnya investasi berbasis rumput laut.

Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP Slamet Soebjakto menyebutkan Indonesia saat ini menjadi negara net eksportir nomor satu dunia, khusus untuk jenis Eucheuma Cottoni dan Gracilaria. Namun faktanya, lebih dari 80 persen ekspor rumput laut Indonesia masih berbentuk bahan baku kering (raw material).

"Artinya nilai tambah ekonomi yang dirasakan masih minim. KKP terus mendorong dibangunnya industrialisasi rumput laut nasional, sehingga nilai tambah ekonomi lebih tinggi. Kita kembangkan komoditas ini dari hulu hingga hilir," ungkap Slamet melalui keterangannya saat membuka acara rapat kerja nasional (Rakernas) Asosiasi Rumput Laut Indonesia (ARLI) di Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (12/3).

Slamet menjelaskan, di hulu, KKP telah berupaya menggenjot produksi berkualitas. Upaya tersebut antara lain pengembangan kawasan budidaya rumput laut berbasis klaster, pengembangan kebun bibit rumput laut hasil kultur jaringan, dan pengembangan sistem kebun bibit rumput laut yang memenuhi estetika dan kaidah ramah lingkungan serta telah digunakan secara luas oleh pembudidaya.

Ada enam unit pelayanan teknis (UPT) di Ditjen Perikanan Budidaya (DJPB) yang saat ini didorong menjadi sentra pengembangan kultur jaringan. Keenam UPT DJPB tersebut yaitu Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung, Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon dan Lombok, Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara, serta Balai Perikanan Budidaya Air Payau Situbondo dan Takalar.

KKP saat ini fokus menggarap potensi di kawasan-kawasan terluar dan perbatasan. Sejak 2016, KKP merintis pembangunan sentra kelautan dan perikanan terpadu (SKPT) dengan salah satu fokus pengembangannya yakni budidaya rumput laut seperti di Kabupaten Sumba Timur dan Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur.

Jaminan Usaha

Ketua ARLI, Safari Azis meminta agar KKP dapat memastikan rantai produksi dari hulu hingga hilir kondusif bagi dunia usaha.
Dijelaskannya, di era perdagangan bebas ini telah diberlakukan sistem rantai pasok dan nilai global, termasuk rumput laut Indonesia.

ers/E-10