Nilai Antikorupsi Dimasukkan di Kegiatan Pramuka

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Praja Muda Karana (Pramuka) sepakat memasukkan nilai-nilai antikorupsi dalam seluruh kegiatan Pramuka. Hal ini dilakukan karena KPK menganggap Pramuka sangat strategis untuk menyebarkan nilai antikorupsi karena sekarang memiliki jumlah anggota sekitar 22 juta orang.

"Untuk itu, dalam waktu dekat, KPK dan Pramuka akan menggelar focus group discussion untuk menjadikan nilai-nilai antikorupsi syarat kecakapan khusus. Kemudian, akan dibuat desain tanda kecakapan khusus nilai-nilai antikorupsi," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, di Jakarta, Kamis (27/6).

Menurut Febri, tanda kecakapan khusus adalah tanda yang diberikan kepada peserta didik yang telah memenuhi syarat kecakapan khusus sebagai bentuk apresiasi atas kacakapan, keterampilan, kemampuan, ketangkasan pada bidang tertentu yang dimiliki oleh peserta didik.

Tanda kecakapan khusus ini, tambah Febri, dibagi ke dalam dua bagian yaitu tanda kecakapan khusus wajib yang berarti harus dikuasai oleh peserta didik dan tanda kecakapan khusus pilihan yang berarti opsional. Itu tergantung dari kemauan atau pilihan peserta didik sehingga tanda kecakapan khusus ini akan berbeda bagi setiap peserta didik.

Adapun kesepakatan itu dituangkan dalam sebuah nota kesepahaman yang ditandatangani Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif, dan Ketua Kwartir Nasional Pramuka, Komjen Pol (Purn) Budi Waseso, di Gedung Sarbini, Taman Rekreasi Wiladatika Cibubur, Kamis.

"Penandatanganan ini adalah pembaruan dari nota kesepahaman yang sudah disepakati KPK dan Pramuka pada 2007-2012," ungkap Febri.

Nilai Integritas

Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif, mengatakan Pramuka adalah gerakan lintas etnis dan lintas agama yang terbaik. Akan sangat baik jika dimasukkan nilai integritas ke seluruh anggota Pramuka. Diharapkan Pramuka menjadi saka guru bangsa dan barisan terdepan untuk menciptakan manusia Indonesia sesuai pedomannya yaitu suci dalam pikiran perkataan dan perbuatan.

Untuk mencegah korupsi, Ketua KPK, Agus Rahardjo, menyosialisasikan antikorupsi melalui kegiatan bus KPK Jelajah Negeri, Bangun Antikorupsi di Pendopo Wedya Graha Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Agus mengatakan kegiatan bus KPK ini untuk memberikan edukasi pencegahan tindak korupsi sejak dini kepada masyarakat.

"Kalau kami lihat tahun 2018, skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) kita di angka 38. Ini merupakan paling rendah di ASEAN. Oleh karena itu, saya selalu mengingatkan, mari kita perbaiki, sistemnya sama-sama kita perbaiki," ujar Agus.

Kepada sekitar 300 peserta yang hadir dalam kegiatan itu, Agus mengingatkan agar Pemkab Ngawi terus memperbaiki dan berbenah diri dalam melayani masyarakat.ola/SB/Ant/N-3