NIK Jadi NPWP Mesti Dijaga Keamanannya

JAKARTA - Ketua Umum DPP PKB Abdul Muhaimin Iskandar minta pemerintah memastikan keamanan data pribadi masyarakat terkait rencana integrasi nomor induk kependudukan (NIK) pada KTP dan nomor pokok wajib pajak (NPWP).

Dia menilai integrasi NIK dan NPWP seperti diamanahkan dalam Undang-undang (UU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang baru disahkan sehingga memerlukan pengamanan memadai agar masyarakat tidak dirugikan.

"Integrasi NIK dan NPWP adalah terobosan bagus. Namun yang perlu diingat adalah soal keamanannya, pemerintah tentu saja harus memastikan keamanan data penduduk," kata Muhaimin dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Dia menilaikerahasiaan data dan informasi NIK harus menjadi prioritas dan merupakan hak rakyat yang harus dipenuhi negara sehingga keamanan data wajib dipenuhi negara.

Muhaimin minta pemerintah menjadikan kasus bobolnya data penduduk yang sudah terjadi sebelumnyabisa dijadikan pelajaran betapa pentingnya keamanan data penduduk.