Netralitas TNI-Polri Mutlak demi Pemilu Damai

"Pascareformasi UU Nomor 34 Tahun 2004 merupakan undang-undang pertama yang mengatur netralitas TNI. Salah satu tuntutan pokok reformasi adalah netralitas TNI dan Polri dalam pemilu. TNI harus mengedepankan profesionalisme dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya," kata Ketua MPR RI.

Oleh karena itu, dia menegaskan penting untuk menanamkan pentingnya sikap netral sejak awal para prajurit meniti karier di dunia militer sampai mereka lepas dari kedinasan. "Profesionalisme dan netralitas TNI harus diwujudkan dalam bentuk kelembagaan, reformasi birokrasi serta perubahan sikap mental dan perilaku," kata Bambang Soesatyo.

Ingatkan Prajurit

Dalam kesempatan berbeda, Kepala Staf TNI AD Jenderal TNI Dudung Abdurachman mengingatkan para prajurit jangan coba-coba memihak salah satu pasangan calon, calon anggota legislatif, calon kepala daerah menjelang dan selama proses pemilu berlangsung.

"Yang jelas, saya sudah sampaikan kepada seluruh jajaran, persiapan dalam rangka Pemilu 2024, kepada kodam, kodim, koramil, bahwa pegang teguh netralitas. Jangan sampai ada yang coba-coba memihak salah satu calon," kata Dudung di Markas Besar TNI AD, Jakarta, Selasa.
Halaman Selanjutnya....