Negara-negara PBB Prihatin Tiongkok dan Russia akan Bantu Korut

SEOUL - Menteri Pertahanan Amerika Serikat (AS), Lloyd Austin, pada Selasa (14/11) mengatakan bahwa negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menegakkan gencatan senjata Perang Korea, khawatir bahwa Tiongkok dan Russia akan membantu Korea Utara (Korut) memperluas kemampuan militernya, dengan memungkinkan Pyongyang menghindari sanksi PBB.

Austin berbicara pada pertemuan di Korea Selatan (Korsel) dengan menteri pertahanan dan perwakilan dari 17 negara yang membentuk Komando PBB (UNC) yang mengawasi gencatan senjata.

"Kami sangat prihatin bahwa RRT dan Russia membantu Korut memperluas kemampuannya dengan memungkinkan negara tersebut menghindari sanksi dari Dewan Keamanan PBB," kata Menhan Austin.

"Kami juga merasa terganggu dengan pertumbuhan kerja sama militer baru-baru ini antara Russia dan Korut," imbuh dia.

Washington DC menuduh Korut memasok peralatan militer ke Russia untuk digunakan dalam perang melawan Ukraina, dan Moskwa memberikan dukungan teknis militer untuk membantu Korut. Baik Korut dan Russia telah membantah adanya kesepakatan senjata, meskipun para pemimpin mereka menjanjikan kerja sama militer yang lebih erat ketika mereka bertemu pada September lalu di Timur Jauh Russia.

Ketika ditanya tentang komentar Austin, juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, mengatakan bahwa semua pernyataan seperti itu sama sekali tidak berdasar. "Pernyataan tersebut tidak didukung oleh apapun, dan setiap pernyataan baru yang serupa hanya akan semakin merendahkan nilai pernyataan lainnya dalam hal ini," ucap Peskov.

Sedangkan Tiongkok yang merupakan sekutu terdekat Korut, mengatakan pihaknya tetap mematuhi kewajiban internasional.

Pernyataan Bersama

Sementara itu dalam sebuah pernyataan bersama antara UNC dan Korsel menegaskan bahwa UNC akan bersatu dalam setiap permusuhan kembali atau serangan bersenjata di Semenanjung Korea, dan menyatakan mengutuk program nuklir dan misil balistik Korut yang melanggar hukum internasional.

Menteri Pertahanan Korsel, Shin Won-sik, mengatakan Pyongyang telah diperingatkan untuk tidak melakukan tindakan agresif apapun dan menekankan bahwa tidak seperti tahun 1950, ketika Perang Korea pecah, Korut kini menjadi negara anggota PBB.

"Jika Korut kembali menginvasi Korsel, hal ini akan menjadi sebuah kontradiksi, dimana negara anggota PBB akan menyerang Komando PBB," kata Shin pada pertemuan tersebut.

"Jika negara-negara yang mendukung Korut selama Perang Korea mencoba membantu lagi, maka negara-negara tersebut juga akan menerima hukuman berat dari komunitas internasional bersama dengan Korut," imbuh Menhan Shin.

Menanggapi terlaksananya pertemuan UNC di Seoul, Korut pada Senin (13/11) menyebut UNC sebagai alat konfrontasi AS yang tidak ada hubungannya dengan PBB dan organisasi perang ilegal yang harus dibubarkan jika ingin mencegah pecahnya perang baru di Semenanjung Korea.

Pada Senin, Austin dan Shin sepakat untuk merevisi perjanjian keamanan bilateral yang bertujuan untuk mencegah meningkatnya ancaman nuklir dan misil Korut. Kedua menhan pun sepakat untuk meningkatkan latihan bersama dan bekerja sama dengan Jepang untuk mencegah dan mempersiapkan diri dengan lebih baik terhadap serangan Korut.

Korsel, AS, dan negara-negara anggota PBB lainnya sepakat untuk memperluas latihan, kata pernyataan bersama tersebut, seraya memandang dialog sebagai jalan menuju perdamaian di semenanjung tersebut.

Angkatan Laut AS dan Korsel pekan ini telah melakukan latihan militer bersama di lepas pantai timur Semenanjung Korea, termasuk latihan anti-kapal selam, kata angkatan laut Korsel pada Selasa. ST/Rtr/I-1