Negara Arab Siap Dialog dengan Qatar

DUBAI - Sikap pemerintah Bahrain, Arab Saudi, Mesir, dan Uni Emirat Arab (UEA), mulai melunak terhadap Doha. Keempat negara itu siap melakukan perundingan dengan Doha dalam menghadapi sengketa diplomatik ini jika pemerintah Qatar memperlihatkan itikad untuk bernegosiasi dengan tuntutan-tuntutan keempat negara tersebut.

"Keempat negara ini siap melakukan dialog dengan pemerintah Qatar dengan syarat Doha mengumumkan itikadnya untuk menghentikan pendanaan terhadap terorisme dan ekstremisme serta berkomitmen untuk tidak lagi mencampuri urusan luar negeri negara lain dan merespons 13 tuntutan yang telah kami terbitkan sebelumnya," kata Menteri Luar Negeri Bahrain, Sheikh Khalid bin Ahmed al-Khalifa, Minggu (30/7) waktu setempat, usai melakukan pertemuan dengan 3 menteri luar negeri Arab Saudi, UEA, dan Mesir, di Ibu Kota Manama, Bahrain, guna membahas krisis diplomatik yang telah menaikkan ketegangan.

Aksi pemutusan hubungan diplomatik yang dipimpin oleh Riyadh terhadap Qatar, dilakukan pada 5 Juni lalu. Langkah ini dilakukan karena Doha diyakini telah mendukung sejumlah kelompok militan dan meningkatkan hubungan bilateral dengan Iran, rival Arab Saudi di Timur Tengah. Pemerintah Qatar menolak semua tuduhan tersebut.

Arab Saudi, UEA, Mesir, dan Bahrain, sebelumnya menerbitkan 13 tuntutan pada pemerintah Qatar dalam upaya memperbaiki krisis diplomatik ini. Diantara tuntutan tersebut adalah memutuskan dukungan kepada kelompok Ikhwanul Muslimin, menutup perusahaan media al-Jazeera, menutup pangkalan militer Turki, serta menurunkan hubungan bilateral dengan Iran, yang selama ini musuh negara-negara Teluk.

"Kami siap untuk berbicara dengan pemerintah Qatar dalam menerapkan tuntutan-tuntutan ini, jika pemerintah Qatar serius, tetapi sejauh ini mereka tidak serius," kata Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Adel al-Jubeir.

Dalam pertemuan itu, keempat negara tersebut juga menerbitkan daftar 6 prinsip yang harus diadopsi oleh pemerintah Qatar. Terkait hal ini, Menteri Luar Negeri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman al-Thani, tidak mau menggubris pernyataan empat negara tersebut dan menyebut penjatuhan sanksi merupakan pelanggaran terhadap hukum-hukum internasional.

Politisasi Haji

Sementara itu memburuknya hubungan diplomatik Arab Saudi dan Qatar telah berdampak pada pelaksanaan ibadah haji. Kementerian Luar Negeri Arab Saudi, menyebut seruan pemerintah Qatar untuk internasionalisasi perjalanan jamaah haji adalah sebuah deklarasi perang melawan Kerajaan Arab Saudi. Menanggapi pernyataan Riyadh itu, Doha menyatakan tidak pernah membuat tuntutan semacam itu.

"Tuntutan pemerintah Qatar untuk menginternasionalisasikan tempat-tempat suci adalah tindakan agresif dan sebuah pernyataan perang terhadap Kerajaan Arab Saudi. Kami memiliki hak untuk merespons siapapun yang sedang berupaya menginternasionalisasikan tempat-tempat suci," kata Menlu al-Jubeir, seperti dikutip dari al-Arabiya.

Pemerintah Qatar menuding Riyadh telah mempolitisasi pelaksanaan ibadah haji dan telah berbicara dengan pelapor khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk urusan kekebasan beragama pada akhir pekan lalu yang mengeluhkan kekhawatiran tentang hambatan yang dihadapi warga Qatar yang ingin melaksanakan ibadah haji tahun ini.

uci/Rtr/I-1