Nasib Garuda Sudah Diujung Tanduk, Ini Yang Akan Dilakukan Pemerintah

Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo berdialog dengan Komisi VI DPR RI bertujuan meminta restu untuk melepas saham pemerintah di PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA).

Permintaan tersebut telah disampaikan dalam rapat kerja, Selasa (9/11/2021).

Tiko, sapaan akrab Kartika, menjelaskan bahwa pilihan tersebut muncul jika dalam penuntasan restrukturisasi utang Garuda Indonesia nanti, perseroan masih kekurangan dana untuk bangkit.

Sementara, Kementerian BUMN ingin nantinya ada pemegang saham baru yang menyetorkan modal ke perusahaan. Konsekuensinya, pemerintah bukan lagi pemegang saham mayoritas Garuda Indonesia.

"Kami memang membuka opsi apabila restrukturisasi berhasil, ada pemegang saham baru. Apakah kita diperbolehkan lakukan dilusi? Jadi pemerintah tidak akan jadi mayoritas lagi di Garuda ke depannya. Kami mohon dukungan dan pendapat dari bapak dan ibu sekalian," kata Tiko.

Demikian, pilihan itu juga dilatarbelakangi oleh besarnya utang Garuda Indonesia saat ini dan secara teknis sudah bangkrut. Tiko menyebut saat ini utang Garuda mencapai USD 9,78 miliar atau setara Rp 138,87 triliun (kurs dolar Rp 14.200).

Besaran utang itu, sebanyak USD 7 miliar tengah dinegosiasikan ke para kreditur agar diberi keringanan, termasuk menurunkan biaya sewa pesawat. Targetnya, utang Garuda bisa ditekan menjadi USD 3,69 miliar.