Musim Hujan Tiba, 4 Persen Pompa Air Rusak

Seperti diprakirakan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), musim hujan akan melanda Tanah Air mulai November ini. Belakangan, Ibu Kota Jakarta selalu dilanda hujan deras setiap hari. Bencana banjir pun tetap dikhawatirkan menimpa Ibu Kota.

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang hal ini, wartawan Koran Jakarta mewawancarai Kepala Dinas Sumber Daya Air, Teguh Hendrawan, di Balai Kota, Jakarta Pusat, kemarin. Berikut petikannya.

Seperti apa potensi titik genangan di Jakarta saat musim hujan ini?

Hasil dari data hujan yang kemarin di lima wilayah, titik genangan kejadian berulang ada 30 titik. Paling banyak di wilayah selatan. Ini fluktuasinya mungkin akan kita tingkatkan supaya tidak terjadi kejadian berulang.

Apa disebabkan mampatnya tali air lagi?

Pasukan biru kita sebar beberapa kecamatan di DKI yang bertugas membersihkan tali air, terutama membersihkan sampah. Sampah itu menghambat jalannya air di tali air juga menyebabkan kerusakan pompa dirumah pompa.

Antisipasi ke depan seperti apa?

Ya, kita lakukan adalah perbaikan, pemeliharaan, perawatan saluran air. Kalau sedimen sampah, sedimen lumpur itu memang pekerjaan rutin yang harus dilakukan pasukan biru.

Jadi, sampah yang jadi penyebab rusaknya pompa air?

Iya, sampah menjadi penyebab kerusakan pompa air. Selain itu, umur juga menjadi salah satu pompa air rusak. Makanya ada empat persen pompa rusak.

Jumlahnya berapa pompa yang rusak?

Sebanyak 4 persen dari 453 unit pompa air. Tapi secara umum bagus.

Lalu, bagaimana dengan ganti rugi bagi warga terdampak normalisasi sungai?

On progres. Tapi memang jujur saja banyak kendala dan hambatan untuk proses penyelesaian ganti rugi.

Bukannya warga minta ganti rugi? Seperti di Kramatjati?

Harus tetap jalan. Sebab program ini teralisasi program normalisasi kali. Rencana tahun ini semua harus terealisasil.

Berapa anggaran untuk ganti rugi itu?

Anggaran ada. Kita dari total anggaran sekitar 1,3 triliun rupiah tahun ini, kita sudah bisa merealisasikan 300 miliar rupiah lebih. untuk pemberian ganti. Dan satu triliun rupiah lagi itu akan kita gunakan untuk program normalisasi, seperti ganti rugi pembebasan lahan. Sedangkan 400 miliar rupiah untuk pembebasan waduk. Semua berjalan.

Faktor apa yang menyebabkan lama cair ganti rugi itu?

Kebanyakan faktor berkas yang tidak lengkap, contohnya surat giriknya, surat keterangan PM 1 lurah camatnya, kemudian validasi dari BPN, peta bidang, kemudian PBB yang harus dilengkapi. Banyak syaratnya. Belum lagi tiba-tiba ada klaim dari ahli waris, atau ada gugatan hukum di pengadilan.

Kalau waduk di Lebak Bulus bagaimana?

Iya, itu warga masih belum mau dibebaskan. Kalau nggak salah dari 1.8 hektare, kita sudah bebaskan 9000 meter persegi. Kalau ke Lebak Bulus Tiga, kita sudah pagar. P-5