Muktamar ke-48 ‘Aisyiyah Bahas Sepuluh Isu Strategis, Pemilu 2024 Berkeadaban Salah Satunya

Belajar dari pemilu terdahulu, ungkap Tri Hastuti Nur Rochimah sebagai Sekretaris Pimpinan Pusat 'Aisyiyah, belum menunjukkan perilaku yang berkeadaban dan demokrasi berkualitas. Ia mencontohkan, fenomena politik pragmatis, politik uang yang sangat memprihatinkan, oligarki politik, orientasi kekuasaan yang sangat kuat sehingga segala cara ditempuh untuk mendapatkan kekuasaan tersebut. Bahkan, Tri mengaku prihatin dengan menguatnya politik identitas yang masih berlanjut pasca-pemilu sehingga mengganggu kehidupan kebangsaan yang damai dan kolaboratif.

Indonesia sebagai bangsa yang besar dengan keragaman suku, ras, agama, golongan, dan budaya memerlukan sistem pemilu dan perilaku politik yang memperkuat persatuan dan menjunjung perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa,dan bernegara. Bukan sebaliknya, pemilu yang menyisakan permasalahan yang membawa perpecahan sosial, sikap masyarakat yang pragmatis dengan politik uang, saling menyerang antar pendukung di media sosial, permainan hasil suara dan lain-lain.

Terkait dengan mulai ramainya wacana pencalonan jelang pemilu 2024, Tri berpesan, agar tidak membuat gaduh dan menimbulkan perpecahan yang dapat menjadi embrio kemunculan kembali politik identitas. Ia berharap wacana yang muncul dan diperbincangkan justru terkait dengan isu-isu maupun problem sosial ekonomi yang dihadapi bangsa ini dan harus dicarikan jalan keluar.

Tri juga menggarisbawahi tentang keterwakilan perempuan dalam kelembagaan penyelenggara pemilu di semua tingkatan. Misalnya saja, ia mengingatkan, bahwa pendaftaran Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara sudah dimulai pada pertengahan dan akhir November 2022 ini. "Pemilu selama ini belum menunjukkan keberhasilan proses rekruitmen perempuan dalam lembaga legislatif dan eksekutif. Keterwakilan perempuan belum mencapai 30%," ujar Sekretaris PP 'Aisyiyah ini.

Tri melihat, ada beberapa faktor penyebab, seperti budaya patriarki yang masih mengutamakan laki-laki sebagai pemimpin khususnya di bidang politik, kaderisasi partai bagi perempuan belum optimal, daya dukung ekonomi dan lainnya. Apalagi fenomena politik berbiaya tinggi yang masih mewarnai praktik politik di negeri ini, juga menjadi kendala tersendiri dan turut mengurangi ketertarikan perempuan di wilayah politik.
Halaman Selanjutnya....