MUI Mesti Sejalan dengan Pemerintah

JAKARTA - Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang juga Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI)mengimbau seluruh pengurus dan anggota MUI pusat maupun daerah mesti sejalan dengan pemerintah dalam penanganan Covid-19.

"Seluruh jajaran MUI pusat hingga daerah tidak boleh ada yang tidak sejalan. Semua harus sama. Semua harus mengambil peran aktif," kata Wapres Ma'ruf dalam acara MiladKe-46 MUI secara virtual di kediaman resmi Wapres di Jakarta, Senin.

Wapres minta seluruh ulama MUI pusat dan daerah tidak membiarkan ada ketidakpercayaan di kalangan masyarakat kepada pemerintah dalam penanganan pandemi. "Jangan sampai ada isu-isu. Jangan sampai ada kelompok-kelompok yang menggunakan isu Covid-19 dan kesulitan ekonomi dalam rangka membangun, mengobarkan distrust kepada pemerintah," tegasnya.

Ma'ruf juga minta seluruh ulama menempatkan diri bukan hanya sebagai mitra pemerintah,melainkan berkewajiban dan bertanggung jawab untuk ikut menangani pandemi Covid-19 di Indonesia. "Kita harus berkiprah bukan hanya sebagai mitra pemerintah dan bukan membantu pemerintah. Saya ulangi sekali lagi bahwa tugas kita memang kewajiban MUI. MUI punya kewajiban, tanggung jawab kenegaraan, dan tanggung jawab keagamaan," jelas Ma'ruf Amin.

Menjaga masyarakat dari penularan Covid-19, lanjut Ma'ruf, merupakan kewajiban para ulama karena maqashid syariah. Wapres kembali mengingatkan dengan kutipan Syekh Nawawi Al-Bantani yang menyatakan bahwa menjaga diri dan orang lain dari penularan wabah merupakan kewajiban seluruh umat Islam.

Kata Syekh Nawawi itu wajib memberikan obat dan berobat. Menjaga diri dari wabah itu juga wajib. "Maka tentu ini menjadi kewajiban MUI dan merupakan tanggung jawab kita," ujarnya.