MPR: Rekam Jejak Sangat Penting dalam Pemilu

BONTANG - Ibarat memilih calon menantu yang harus dilihat bibit, bebet dan bobotnya, dalam Pemilu 2019 pun masyarakat pemilih wajib menelusuri rekam jejak calon wakilnya. Karena selektif dalam memilih pemilu, salah satu upaya memperbaiki bangsa.

Begitulah istilah yang disampaikan Wakil Ketua MPR, Mahyudin dalam acara Sosialisasi Empat Pilar bekerjasama dengan Generasi Muda Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan dan Putri TNI Polri (GM FKPPI) Kota Bontang, sebagai upaya merangkul berbagai elemen untuk turut serta aktif dalam usaha mengokohkan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Acara yang bertempat di Aula Hotel Sintuk, Kota Bontang, Selasa (5/3) itu Mahyudin mengatakan, dalam kondisi demokrasi yang dewasa kini, memilih calon pemimpin dalam pemilu jangan lah memilih hanya karena tampilan atau elektabilitasnya yang tinggi saja, akan tetapi memiliki pengalaman dalam kegiatan politik khususnya aktif dalam kegiatan sosial di masyarakat.

Selain itu, perlu juga masyarakat pemilih mencari tahu rekam jejak hukum dari para peserta pemilu, terutama pernah kah si peserta pemilu itu terjerat kasus tindak pidana korupsi atau pun mengetahui partai politik apa saja yang mencalonkan caleg mantan narapidana korupsi dalam Pemilu 2019.

Sebab ungkap Mahyudin, pemberantasan korupsi dapat dimulai dari selektifnya pemilih menentukan pilihannya terhadap calon wakilnya nanti. Upaya paling mudah yakni, agar masyarakat menjauhi politik uang yang marak terjadi tiap pemilu terutama malam atau pagi dini hari jelang pemungutan suara.

"Kalau kita mau lawan korupsi, kita harus sepakat lawan money politics dalam pemilu," kata Mahyudin.

Pada kesempatan itu, Mahyudin yang pada Pemilu 2019 maju sebagai caleg Dapil Kalimantan Timur itu menghormati sikap politik masyarakat dalam menentukan pilihannya. Hanya saja, Ia berharap akibat pilihan politik tersebut agar tidak terjadi polarisasi dalam masyarakat yang malah menimbulkan perpecahan dengan saling fitnah dan ujaran kebencian berbasis suku, agama, ras, dan antargolongan atau SARA.

"Kebebasan itu perlu tapi harus tau aturan. Bukan bebas dalam hal menghujat dan SARA," tegasnya.

Dalam acara tersebut juga turut hadir dua anggota MPR Fraksi Golkar, Wakil Ketua Komisi X DPR, Hetifah Sjaifuddin dan Popong Otje Djunjjunan.rag/AR-3