MPR Jangan Kejar Politik Praktis

JAKARTA - Seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) diminta tidak memunculkan konflik kepentingan dan politik praktis. Sebab hal seperti itu dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Permintaan ini datang dari Wakil Presiden, Ma'ruf Amin, saat menyampaikan pidato pada acara peringatan Hari Konstitusi dan HUT ke-76 MPR secara virtual di Jakarta, Rabu (18/8).

"MPR harus memiliki peran sentral sebagai pengawal persatuan dan kesatuan bangsa. Persatuan dan kesatuan harus tetap terjaga. Dia tidak boleh terdisrupsi oleh konflik kepentingan dan manuver politik praktis," kata Wapres.

Gangguan konflik kepentingan dan manuver politik praktis di kalangan MPR tersebut, lanjut Wapres, hanya akan melemahkan kekuatan, persatuan, dan keutuhan bangsa Indonesia. "Sebagai lembaga negara yang mengemban amanat konstitusi, MPR harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada generasi mendatang," tandas Wapres.

Semua yang diputuskan sebagai pengemban amanat konstitusi akan menjadi bagian dari tonggak sejarah perjalanan bangsa. "Ini harus kita pertanggungjawabkan kepada generasi mendatang," ucapnya.

Dengan tanggung jawab yang besar dan tantangan tidak ringan tersebut, anggota MPR harus mampu membuktikan sebagai negarawan sejati yang mewariskan karya antargenerasi. Wapres juga mengucapkan selamat HUT ke-76 MPR dan Hari Konstitusi yang diselenggarakan sebagai momentum untuk menggelorakan kembali semangat juang sebagai Indonesia kuat dan bersatu.
Halaman Selanjutnya....