MPP Sumsel Minta Kasus Dana Hibah Diusut

JAKARTA - Masyarakat Peduli Pembangunan Sumatera Selatan (MPP Sumsel) menuntut Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera mengusut dan menindak tegas kasus tindak pidana korupsi anggota DPRD Sumsel periode 2009-2014 yang mendapatkan saluran dana aspirasi yang bersumber dari dana hibah Pemprov Sumsel sebesar 379 miliar rupiah.

Hal itu diungkapkan MPP Sumsel saat berunjuk rasa di depan Gedung Kejagung dan KPK, Jakarta, Jumat (28/7).

Dalam tuntutannya, massa dari MPP Sumsel mengungkapkan g Ketua DPRD menerima 6 miliar rupiah, sementara anggota DPRD 5 miliar rupiah. "Kami meminta Kejagung dan KPK turun ke Sumsel dan mengusut tuntas kasus ini karena sudah terlalu lama dan berlarut-larut," kata juru bicara aksi, Abdullah.

MPP Sumsel juga meminta aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas proposal fiktif bantuan dana musolah, masjid, rehab sekolah, bantuan bibit pertanian dan infrastruktur yang menggunakan dana hibah aspirasi tahun 2013. "Ini fakta yang ada dan kami meminta diusut tuntas," ujar Abdullah.

Selain kedua kasus penyalahgunaan anggaran DPRD Sumsel, MPP juga melaporkan dana hibah yang membengkak akibat Islamic Solidarity Games, yakni dari semula 2,5 miliar rupiah menjadi 5 miliar rupiah yang dibahas pada masa reses DPRD Sumsel. yok/N-1