Moratorium Pemberian Izin Hutan Kurangi Angka Deforestasi

JAKARTA - Moratorium pemberian izin baru hutan alam primer dan gambut efektif mengurangi angka deforestrasi. Oleh karena itu deforestasi di Indonesia yang memburuk, seperti dikatakan Greenpeace dalam pernyataan persnya, tidak benar. Data yang disampikan Greenpeace tidak berdasarkan fakta yang sesungguhnya.

"Pernyataan Greenpeace soal deforestasi di Indonesia memburuk ini tidak benar karena tidak berdasarkan fakta yang sesungguhnya," kata Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Belinda Arunawati Margono, di Jakarta, Minggu (11/8).

Sebelumnya Kepala Kampanye Hutan Global Greenpeace Indonesia, Kiki Taufik menyatakan bahwa deforestasi lebih buruk setelah moratorium. Soal tutupan lahan yang hilang disebut lebih besar di periode moratorium, Kementerian LHK tidak tahu data yang dipakai Greenpeace untuk dasar statemen itu. Begitupun tidak jelas metode yang dipakai dalam melakukan interpretasi citra atau apa yang mereka lakukan.

Belinda mengungkapkan laju deforestasi Indonesia sebelum dan sesudah moratorium. Dikatakannya, luas Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru (PIPPIB) adalah 66 juta hektare atau sebesar 35% dari luas daratan Indonesia, dan berada baik di dalam maupun luar kawasan hutan.

Ekosistem Alami

Perlu juga dipahami, kata Belinda, di dalam PIPPIB, terdapat areal berkategori kawasan hutan, lahan gambut, dan hutan alam primer. Di dalam kategori kawasan hutan dan lahan gambut, terdapat areal yang tidak bertutupan hutan karena memang merupakan ekosistem alami yang dijaga seperti rawa gambut, savanna, atau pun semak belukar alami.

"Total areal bertutupan hutan di dalam PIPPIB adalah 52,3 juta hektare atau 79% dari luas PIPPIB," kata Belinda.

Belinda menjelaskan setelah moratorium diberlakukan pada tahun 2011, memang terjadi lonjakan angka deforestasi di tahun 2014-2015 karena kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Namun, bencana itu terjadi pada seluruh wilayah Indonesia, baik non-kawasan maupun kawasan hutan, tanah mineral maupun gambut, serta berhutan maupun tidak.

Mengenai Karhutla, Belinda mengungkapkan, pada tahun 2019, Kementerian LHK tidak hanya melakukan pemantauan menggunakan sebaran dan akumulasi titik panas api (hot spot) sebagai informasi, namun sudah langsung melakukan penghitungan luas.

Total areal terbakar sampai dengan bulan Juli 2019 adalah kurang lebih 135 ribu hektare. Sebesar 77% dari luas terbakar tersebut terjadi di luar wilayah area moratorium atau PIPPIB. Menurut Belinda, sebagian besar atau 71 ribu hektare dari 135 ribu hektare itu adalah savana.

Dikatakan, kebakaran yang tidak terelakkan terjadi di dalam PIPPIB bisa ditekan hingga mencapai 0,8% khusus untuk areal yang bertutupan hutan alam. Sisanya 99,2% terjadi pada areal yang memang tidak berhutan, yaitu lahan gambut dan kawasan yang merupakan ekosistem alami tidak berhutan.

"Bisa dilihat efektivitas moratorium terhadap Karhutla. Karena luas areal berhutan yang terbakar di dalam PIPPIB sudah semakin berkurang. Bahkan saat ini hingga mencapai 1% dari total areal terbakar," kata Belinda.

Sebelumnya Kiki mengatakan Greenpeace Indonesia menyebut moratorium pemberian izin pengelolaan baru di hutan primer dan lahan gambut dalam bentuk Instruksi Presiden (Inpres) belum cukup memiliki kekuatan untuk mengurangi deforestasi sehingga pesimistis target penurunan emisi sesuai Nationally Determined Contributions (NDC) Indonesia akan tercapai.

"Kami pesimistis ini bisa mencapai target penurunan emisi 29 persen pada 2030 dan juga bisa mengurangi deforestasi," kata Kiki.

Menurut Kiki, jika bentuknya Inpres untuk moratorium maka sama seperti delapan tahun terakhir, terkadang dilaksanakan tetapi ada juga yang tidak.sur/Ant/N-3