Moratorium Obligasi Rekap BLBI Akan Sehatkan APBN

Badiul juga mengatakan agar Presiden membentuk Tim Penegak Hukum yang diisi pakar hukum senior yang akan melaporkan kepada Presiden setiap bulan. Tim penegakan hukum penting karena Indonesia dikenal dengan tidak adanya kepastian hukum, kadang diperjualbelikan, sehingga tidak ada yang mau investasi di Indonesia.

"Sangat salah jika ada yang mengatakan Presiden tidak boleh melakukan intervensi hukum untuk hal-hal yang keliru, sangat salah. Tugas Presiden adalah memberi kepastian hukum dengan mengontrol aparatnya," katanya.

Kalau pimpinan negara sudah menjamin kepastian hukum bagi dunia usaha dan rakyat, maka investor di seluruh dunia akan datang investasi seperti Singapura. Meskipun hanya pulau kecil, namun orang berdatangan untuk investasi di sana karena ada kepastian hukum. Walaupun tidak 100 persen sempurna, tetapi diakui sangat tinggi. Kepastian hukum adalah kebenaran hukum, bukan yang salah dibenarkan. Di sana, tidak ada orang melanggar hukum diberi kepastian hukum karena itu membodohi rakyat.

"Kita harus mampu memberi jaminan dan kepastian hukum untuk menarik investor besar swasta, itu syarat utama. Dengan jaminan dan kepastian hukum, kita punya daya tarik bagi investor swasta internasional," pungkasnya. n ers/SB/E-9