Nasional Mondial Ekonomi Megapolitan Olahraga Rona The Alun-Alun Kupas Splash Wisata Perspektif Wawancara Foto Video Infografis
Piutang Negara

Moratorium dan Penagihan BLBI Bakal Kurangi Beban Keuangan Negara

Foto : Sumber: Kemenkeu – Litbang KJ/and/ones
A   A   A   Pengaturan Font

JAKARTA - Desakan dari berbagai pihak agar pemerintah berani mengurangi beban keuangan negara dengan melakukan moratorium bunga obligasi rekapitalisasi harus diimbangi dengan upaya Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Hak Tagih Negara Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) mengoptimalkan penagihan piutang.

Dengan berjalannya moratorium bunga obligasi rekap dan penagihan piutang BLBI ke debitur nakal maka keuangan negara akan lebih sehat sehingga mampu mengatasi dampak dari berbagai tantangan perekonomian saat ini.

Sebab, moratorium akan membuat belanja negara berkurang sehingga dananya bisa dialokasikan untuk membantu berbagai program pemulihan ekonomi. Sementara penagihan debitur tentu akan menambah penerimaan negara.

Manajer Riset Seknas Fitra, Badiul Hadi, yang diminta pendapatnya di Jakarta, Rabu (6/7), mengatakan selain moratorium bunga obligasi rekap BLBI, Pemerintah juga diminta mengoptimalkan penagihan piutang negara BLBI agar negara memperoleh tambahan penerimaan, sehingga bisa mengurangi defisit anggaran yang otomatis mengurangi penarikan pembiayaan dari utang.

Satgas BLBI, kata Badiul, perlu lebih keras lagi melakukan penagihan piutang negara BLBI agar setidaknya pada tahun ini mampu mengembalikan lebih dari 50 persen kewajiban para debitur nakal kepada negara.

"Kita tahu masa kerja Satgas akan berakhir tahun depan, artinya mereka harus lebih tegas lagi," kata Badiul.

Melemahnya rupiah atas dollar pasti juga memiliki dampak serius pada utang Indonesia. Ini perlu diperhatikan pemerintah juga.

"Sikap tegas Satgas saat ini ditunggu oleh masyarakat, karena kinerjanya dinilai lamban. Piutang yang ditarik Satgas saat ini belum mencapai 25 persen dari total piutang yang ditargetkan sebesar 110 triliun rupiah.

Tekan Pengeluaran

Staf Ahli Pansus BLBI Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Hardjuno Wiwoho, mengatakan dalam kondisi tekanan ekonomi seperti saat ini, pemerintah harus benar-benar menekan pengeluaran dan memaksimalkan pendapatan, terutama dari tindak kejahatan keuangan negara seperti BLBI.

Selain moratorium pembayaran bunga rekap, pemerintah juga harus menyokong upaya Satgas BLBI menarik piutang negara dalam skandal BLBI.

"Satgas harus dibantu bekerja biar bisa menyita aset atau menarik dana tunai para pengemplang itu lebih mudah. Negara sedang butuh pemasukan, tekanan inflasi dan perlambatan ekonomi ini berat sekali," kata Hardjuno.

Kejahatan keuangan di masa lalu, menurut Hardjuno, harus dituntaskan saat ini agar tak ada lagi yang ditinggalkan untuk Pemilu 2024. Politik di Indonesia jangan lagi dibebani oleh masalah masa lalu.

"Pengemplang BLBI segera beresi saja. Kalau mau, pasti bisa dan cepat," tandas Hardjuno.


Redaktur : Vitto Budi
Penulis : Fredrikus Wolgabrink Sabini, Eko S

Komentar

Komentar
()

Top