Momentum Perbaiki Perpajakan

"Sudah di APBN-P ketemu di sekitar 1.190 triliun rupiah tetap tidak tercapai juga pada 2020. Padahal di sisi lain pemerintah harus intervensi memelihara kesehatan dan perekonomian sehingga perlu sesuatu alat hukum untuk mengajak seluruh komponen masyarakat saling bantu," imbuh Suryo.

Dengan UU HPP, pemerintah berharap penerimaan negara dapat lebih kuat dan berkelanjutan. Serangkaian reformasi fiskal ke depan juga diharapkan membuat pengeluaran negara lebih efektif dan efisien. "Pembiayaan juga kita inginkan yang sesuai dengan keperluan. Jadi, ini yang kita coba duduk kan bahwa ada dimensi ke depan sehingga kita harus solid," ucapnya.

Dinamika Global

Sementara itu, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menegaskan Indonesia harus mewaspadai adanya berbagai dinamika isu global yang menciptakan dampak rambatan atau spillover terhadap perekonomian global, termasuk Tanah Air. "Dinamika global ini menjadi sesuatu yang perlu kita waspadai dalam mengelola perekonomian kita," katanya dalam Konferensi Pers APBN KiTA, di Jakarta, Senin (25/10).

Sri Mulyani menyebutkan beberapa isu global yang sedang terjadi meliputi tapering dan kenaikan suku bunga Bank sentral AS atau The Federal Reserve (The Fed) serta debt limit di Amerika Serikat (AS). Kemudian, tapering oleh Bank sentral Eropa atau European Central Bank (ECB) dan Bank sentral Inggris atau Bank of England (BoE) serta dampak Brexit pada labor shortages sekaligus gangguan suplai.
Halaman Selanjutnya....