MK Thailand Perintahkan MFP Hentikan Kampanye Reformasi

"Ada larangan pelaksanaan hak dan kebebasan yang mempengaruhi keamanan dan perdamaian negara, ketertiban negara, dan moral yang baik," kata Mahkamah Konstitusi Thailand.

Dalam putusannya, pengadilan pun memerintahkan MFP dan mantan pemimpinnya, Pita Limjaroenrat, untuk segera menghentikan segala upaya untuk mengubah atau menghapus undang-undanglese-majeste, baik melalui lisan, tulisan atau cara lain.

Pita, yang mengundurkan diri sebagai pemimpin partai tahun lalu dan sekarang menjabat sebagai penasihat senior, mengatakan keputusan itu adalah kesempatan yang hilang bagi parlemen untuk membahas masalah penting. Dia pun menegaskan partainya tidak mempunyai keinginan untuk menggulingkan tatanan konstitusional Thailand.

"Kami menolak bahwa upaya tersebut merupakan alibi, juga bukan upaya untuk menyebabkan kemerosotan monarki dan tidak memiliki niat untuk memisahkan monarki dengan keamanan nasional," kata Pita.

Cikal bakal MFP yaitu Future Forward Party, dibubarkan atas perintah pengadilan pada tahun 2020 dan Pita mengatakan dia sadar nasib yang sama bisa menimpa partai tersebut sekarang. "Kami sedang mempersiapkannya," kata Pita kepada wartawan.
Halaman Selanjutnya....