Mindanao Gelar Referendum

Setelah puluhan tahun didera konflik, minoritas Muslim di Filipina selatan pada Senin (21/1) bisa menggelar referendum untuk memperoleh otonomi.

MANILA - Hampir tiga juta minoritas Muslim di Filipina selatan pada Senin (21/1) memberikan suara mereka dalam referendum otonomi. Langkah politik ini ditujukan untuk mengakhiri konflik yang mematikan selama puluhan tahun.

Selain otonomi, referendum itu juga akan memberi mereka wewenang yang lebih besar terhadap lahan dan sumber daya alamnya. Mindanao adalah pulau terbesar kedua Filipina dan memiliki cadangan mineral senilai 300 miliar dollar AS, atau 40 persen dari cadangan mineral negara itu, menurut perkiraan pemerintah.

Warga di wilayah Mindanao memberikan suara mengenai apakah mereka akan mendukung rencana separatis dan pemerintah untuk membentuk pemerintahan mandiri di wilayah yang dikenal sebagai Bangsamoro atau "Bangsa Moro". Hasil referendum ini sendiri diperkirakan akan diketahui pada Jumat (25/1) mendatang.

Hasil "ya" diperkirakan unggul, akan memberi wewenang eksekutif, legislatif, dan keuangan atas wilayah itu. Walau telah mendapat otonomi, pemerintah pusat akan tetap memegang peran dalam pertahanan, keamanan, kebijakan luar negeri, dan kebijakan keuangan, serta menunjuk otoritas peralihan yang dijalankan oleh Front Pembebasan Islam Moro yang (MILF), kelompok sempalan yang diperkirakan akan mendominasi penataan baru setelah pemilu 2022.

"Ini adalah jajak pendapat yang sangat penting untuk membentuk pemerintahan partisipan yang akan menjamin semua orang didengar, dan tidak ada yang diabaikan," kata Rufa Cagoco-Guiam, pengamat konflik Mindanao Peacebuilding Institute Foundation.

Harapkan Keadilan

Menurut para aktivis hak asasi manusia (HAM), pulau itu menjadi salah satu wilayah dengan tingkat kemiskinan tertinggi setelah puluhan tahun konflik separatis, yang telah menewaskan 120.000 orang dan memaksa lebih dari dua juta orang mengungsi.

Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, mendukung pembentukan wilayah baru itu, dan mengatakan langkah itu akan membawa perdamaian dan kemakmuran di Mindanao, pulau yang menjadi kampung halamannya.

Mindanao menjadi wilayah dengan angka pembunuhan tertinggi tahun lalu meskipun pemerintah menggelar operasi penumpasan setelah penerapan undang-undang darurat militer pada 2017. Undang-undang itu diterapkan setelah pengepungan mematikan Kota Marawi oleh militan.

Konflik lahan di Mindanao menjadi salah satu pemicu terbesar kekerasan bahkan sebelum pengepungan, kata para aktivis yang menyerukan upaya pembangunan kembali Marawi dengan basis masyarakat.

"Wilayah baru itu akan memprioritaskan pembangunan kembali Marawi, karena parlemen Bangsamoro akan memiliki kekuasaan untuk mengalokasikan dana bagi proyek-proyek yang dianggap penting dan mendesak," kata Amir Mawallil, ketua kelompok kepemudaan masyarakat.

"(Ini) tidak hanya menyelesaikan masalah perdamaian di wilayah ini, tapi juga memberikan keadilan bagi warga Moro dan masyarakat adat," pungkas Mawallil. Ant/I-1