Minat Investasi ke Proyek IKN Nusantara Sudah 39 Kali Lipat

JAKARTA - Minat investasi ke proyek pembangunan IKN sudah mencapai 39 kali lipat dari kapasitas yang tersedia. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Bambang Susantono, mengatakan minat investasi yang tinggi ke IKN sudah terlihat sebelum jajak pasar dilakukan.

Saat pemerintah melakukan pre-market sounding (prajajak pasar), permintaan investasi mencapai 25 kali lipat dari kapasitas yang tersedia.

"Setelah jajak pasar, memang berkembang luar biasa minat dari para investor yang menghubungi kami, sehingga hampir 40 kali, tepatnya 39 kali lipat dari area-area yang memang kita siapkan untuk investasi untuk tahap pertama ini," kata Bambang setelah rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi) di kawasan Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (28/11).

Pada tahap pertama yang disiapkan, animo investor sangat baik karena menyangkut pembangunan di kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP).

Sebab itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar area investasi di IKN kembali dibuka dan diperluas untuk memenuhi permintaan investasi yang belum terpenuhi dari para pemilik modal.

Saat ini, permintaan investasi yang sudah diakomodir banyak terdapat di kawasan inti pusat pemerintahan atau disebut kawasan 1A. "Sekarang kita buka lagi di kawasan 1B dan 1C. Total daerah kawasan inti pusat pemerintahan akan kita langsung buka untuk para investor yang berminat," katanya.

Selain di wilayah KIPP, pemerintah juga membuka peluang investasi untuk area pariwisata, area pusat finansial, pusat ekonomi, pendidikan, dan kesehatan di IKN. "Intinya tadi arahan Presiden membuka seluas-luasnya bagi para investor untuk bergabung dan sesegera mungkin membangun di kawasan IKN," kata Bambang.

BMPI SETPRES

Kepala Otoritas Ibu Kota Nusantara Bambang Susantono (kanan) usai rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo.

Beri Kemudahan

Manajer Riset Seknas Fitra, Badiul Hadi, yang diminta pendapatnya, mengatakan kalau minat investasi seperti itu maka akan lebih bagus pada tahapan berikutnya. Sebab itu, pemerintah harus harus memberi banyak kemudahan.

"Jika yang minat investasi apalagi sampai 39 kali lipat, pemerintah perlu siapkan mekanisme seleksi yang baik agar tidak menimbulkan persoalan baru dikemudian hari, misalnya soal kompensasi yang diberikan kepada investor," kata Badiul.

Langkah itu sekaligus sebagai pembuktian pemerintah pada masyarakat bahwa pembangunan IKN tidak akan membebani dan menguras Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagaimana komitmen dari awal.

Apalagi, pemerintah sedang mengusulkan revisi UU IKN yang baru disahkan, di mana salah satu isunya terkait sekema pembiayaan pembangunan/pemindahan IKN, yang diduga karena masih rendahnya minat investor untuk berinvestasi di IKN.