Mimpi Indonesia Emas 2045 Bisa Menjadi Mimpi Buruk

Hal yang tidak kalah penting adalah meningkatkan investasi sehingga bisa menciptakan lapangan pekerjaan, termasuk memacu ekspor dan hilirisasi industri. "Untuk kasus Indonesia, yang terpenting adalah kepentingan publik harus lebih diprioritaskan daripada kepentingan oligarki," kata Esther.

Berpihak Pada Rakyat

Sementara itu, Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Mercu Buana Yogyakarta, Awan Santosa, mengatakan demokrasi ekonomi harus berpihak pada rakyat dan bergerak serta tumbuh dari bawah. "Semestinya kita kembali ke amanat konstitusi Pasal 33 UUD 1945 untuk mewujudkan demokrasi ekonomi Indonesia," kata Awan.

Hal itu untuk menciptakan zero poverty dan zero unemployment melalui pembangunan manusia dan koperasi.

"Indonesia harus percaya kepada kekuatan ekonomi rakyatnya sendiri melalui koperasi maupun UMKM yang bermitra strategis dengan BUMN, BUMD, BUMDes, dan perusahaan swasta nasional," pungkas Awan.