Nasional Mondial Ekonomi Megapolitan Olahraga Rona The Alun-Alun Kupas Splash Wisata Perspektif Wawancara Foto Video Infografis
Kebijakan Wilayah I Anggaran Terbatas, Alternatif Sewa

Migrasi ke Mobil Listrik Mulai Dibahas

Foto : ANTARA/Pradita Kurniawan Syah

Penjabat Bupati Bekasi Dani Ramdan mengisi daya kendaraan listrik saat peluncuran stasiun pengisian bahan bakar listrik di halaman Bank Jabar Banten Cabang Pemkab Bekasi, Senin (24/10/2022).

A   A   A   Pengaturan Font

BEKASI - Pemerintah Kabupaten Bekasi bersama DPRD mulai membahas terkait penganggaran pengadaan mobil dinas listrik dalam rangka mendukung kebijakan migrasi kendaraan konvensional ke listrik sebagaimana diminta pemerintah pusat.

"Anggaran pengadaan mobil listrik sedang dalam pembahasan bersama DPRD. Bagian Umum sudah membuat usulan," kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bekasi, Hudaya, di Bekasi, Sabtu (26/11). Hudaya mengatakan sesuai dengan usulan yang disampaikan ke legislatif, pihaknya berencana membeli kendaraan dinas listrik dua unit pada tahap awal. Ini untuk kepala dan sekretaris daerah.

"Untuk usulan awal ini, Pemkab Bekasi tidak langsung membeli mobil listrik secara masif dengan pertimbangan anggaran terbatas," katanya. Menurut dia, pembatasan pengadaan mobil listrik pada tahap awal diakibatkan keterbatasan anggaran. Sebab harga satu unit kendaraan jenis tersebut jauh lebih tinggi daripada kendaraan berbahan bakar minyak.

Hudaya memastikan pemerintah daerah tetap berkomitmen mendukung program migrasi ke kendaraan listrik dengan berupaya merealisasikan belanja daerah untuk keperluan ini, meski jumlahnya terbatas. Dia juga sedang mengkaji pengadaan unit mobil listrik melalui skema sewa yang direncanakan dialokasikan untuk kendaraan dinas seluruh kepala perangkat daerah.

"Di luar pembelian dua unit untuk pimpinan, pemerintah daerah juga berencana menyewa mobil listrik. Opsi ini dipilih dengan pertimbangan biaya yang dikeluarkan relatif lebih rendah dibanding membeli," ucapnya.

Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, BN Holik Qodratullah, mendukung rencana pembelian kendaraan dinas listrik yang diusulkan pemerintah daerah untuk menindaklanjuti arahan pemerintah pusat terkait teknologi ramah lingkungan. "Usulan sudah masuk dan sedang kita bahas bersama. Pada intinya legislatif sangat mendukung program ini. Hanya saat realisasi nanti disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah," kata HolikQodratullah.

Begitu pula menyangkut usulan pengadaan kendaraan listrik melalui skema sewa dengan perjanjian kerja sama selama tiga hingga lima tahun, namun pembayaran sewa tetap dilakukan setiap tahun sesuai dengan tahun anggaran berjalan. Holik berharap mulai tahun 2023 mendatang tidak ada lagi pengadaan kendaraan dinas berbahan bakar minyak.

Seluruh belanja daerah untuk kendaraan dinas dialihkan ke mobil listrik, meskipun melalui sistem sewa. "Tahun depan, tidak ada lagi pengadaan mobil yang menggunakan BBM, kecuali untuk kendaraan yang belum ada tipe mobil listrik seperti truk sampah. Itu tetap akan dibeli," ujarnya.

Infrastruktur

DPRD Kabupaten Bekasi juga minta Pemerintah Kabupaten Bekasi mengoptimalkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas pada tahun anggaran 2023 mendatang demi kemudahan pelayanan dan kepentingan masyarakat. Ini bisa dilakukan anggaran pembangunan fisik relatif besar dari total APBD senilai 6,6 triliun.

"Ini seperti disampaikan Pemkab Bekasi kepada DPRD saat rapat paripurna," kata Anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Bekasi, Aria Dwi Nugraha di Cikarang. Dia menjelaskan, persoalan yang kerap terjadi dalam beberapa tahun terakhir di Kabupaten Bekasi, keterlambatan pelaksanaan kegiatan pembangunan, meski sudah disahkan tepat waktu.

"Kebiasaan yang terjadi, kegiatan pembangunan baru berjalan pertengahan tahun. Belum lagi kegiatan yang sudah habis masa kontrak, tapi pekerjaan belum selesai. Maka, perlu ada pengawasan intensif supaya masyarakat bisa segera merasakan manfaat pembangunan," katanya.

Aria juga mengingatkan anggota DPRD Kabupaten Bekasi agar serius memperhatikan penggunaan anggaran untuk kepentingan masyarakat. Salah satunya saat pembahasan berbasis anggaran dengan mengedepankan kepentingan publik. "Anggota dewan mempunyai fungsi budgeting. Jadi, harus betul-betul mencermati setiap usulan pembangunan," katanya.


Redaktur : Aloysius Widiyatmaka
Penulis : Aloysius Widiyatmaka

Komentar

Komentar
()

Top