MFP Hadapi Kemungkinan Pembubaran

BANGKOK - Seorang aktivis pengacara pada Kamis (1/2) mengajukan petisi tuntutan untuk membubarkan partai reformis Thailand, Move Forward Party (MFP) karena rencananya untuk mengubah undang-undang yang melindungi monarki dari kritik, yang merupakan kemunduran bagi partai yang memenangkan pemilu dengan agenda reformasi liberal yang berani.

Petisi tersebut diajukan ke Komisi Pemilu Thailand sehari setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa oposisi MFP dilarang mengkampanyekan agenda reformasinya karena dianggap akan melemahkan kekuasaan kerajaan dan keamanan nasional, serta memerintahkan mereka untuk menghentikan upayanya mengubah undang-undang yang melarang penghinaan terhadap monarki.

Pelanggaran hukum atas undang-undang tersebut dapat dihukum penjara hingga 15 tahun untuk setiap penghinaan terhadap keluarga kerajaan, menjadikannya salah satu undang-undanglese majesteyang paling tegas di dunia.

Konstitusi menyatakan bahwa raja diabadikan untuk menduduki posisi penghormatan tertinggi yang patut dihormati.

Petisi ini diajukan oleh Ruangkrai Leekitwattana, seorang pengacara dan mantan senator dengan rekam jejak sukses melakukan kampanye hukum untuk melarang birokrat dan politisi terkemuka, yang salah satunya menyebabkan jatuhnya perdana menteri pada tahun 2008.
Halaman Selanjutnya....