Mewujudkan Ekonomi yang Merata Melalui IKN

Jakarta - Mewujudkan pemerataan ekonomi nasional merupakan salah satu tujuan utama dicanangkannya pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur.
Pemerataan pembangunan dan ekonomi dengan mengurangi ketimpangan pendapatan adalah konsep besar Presiden Joko Widodo yang telah diterapkannya dalam berbagai kebijakan nasional.

Hasil Sensus Penduduk tahun 2020 oleh Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk Indonesia mencapai 271,35 juta jiwa hingga Desember 2020.

Dari jumlah itu, sebanyak 131,79 juta jiwa atau 55,94 persen penduduk berada di Jawa. Lalu, presentase sebanyak 21,73 persen berada di Sumatera, sebanyak 7,43 persen di Sulawesi dan sebanyak 6,13 persen berada di Kalimantan.

Selain itu, BPS juga mencatat kontribusi ekonomi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) masih didominasi oleh Jawa yang mencapai 59 persen. Diikuti Sumatera 21,31 persen dan Kalimantan 8,05 persen. Lalu, Sulawesi 6,33 persen dan Papua 2,24 persen.

Terlihat jelas, wilayah Jawa tidak hanya mendominasi dari segi jumlah penduduk, kontribusi ekonomi Jawa terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia atas Produk Domestik Bruto (PDB) juga sangat mendominasi atau Jawa Sentris.

Namun, apabila melihat pertumbuhan ekonomi secara spasial pada 2021, berbagai wilayah timur Indonesia memiliki potensi besar dengan mengalami pertumbuhan yang tinggi.

Pertumbuhan ekonomi di Maluku dan Papua sebesar 10,09 persen dan Sulawesi sebesar 5,67 persen. Lalu diikuti oleh Jawa yang tumbuh 3,66 persen dan Sumatera tumbuh 3,18 persen. Kemudian, Kalimantan tumbuh sebesar 3,18 persen serta Bali dan Nusa Tenggara tumbuh 0,07 persen.Potensi ekonomi di luar Jawa dan Sumatera tersebut
yang berupaya untuk diwujudkan pemerintah melalui pemindahan IKN ke Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, agar pemerataan ekonomi dapat terwujud.

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Rwanda Wandy mengatakan gagasan pemindahan IKN ditujukan untuk mengatasi ketimpangan antara Jawa dan pulau Luar Jawa serta mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah.

Keputusan pemindahan IKN, menurut Rwanda, untuk mengurangi beban Jawa agar tidak dominan terhadap PDB nasional atau Jawa Sentris, sehingga pembangunan ini menciptakan episentrum baru di Kalimantan serta pulau-pulau lainnya.

Secara geografis, IKN yang berada di tengah-tengah Indonesia bisa mendekatkan ibu kota dengan pulau-pulau lain, sehingga akan lebih mudah untuk mendorong akses perdagangan antar wilayah.

Hal senada juga diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang mengatakan pemindahan IKN menjadi salah satu strategi untuk menggeser porsi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan dari barat menjadi lebih ke timur.

Pemerintah menyadari betul adanya kesenjangan pembangunan ekonomi antara Jawa dengan luar Jawa, sehingga pembangunan IKN telah diarahkan ke luar Jawa dengan letak yang lebih seimbang secara spasial dan ekonomi, sebagai stimulus pemerataan pertumbuhan perekonomian nasional.

Upaya ini diharapkan dapat menjadi game changer untuk mencari sumber perekonomian baru yang mengusung pemerataan agar mampu menumbuhkan ekonomi lebih cepat.